Website ini diterbitkan dalam
 rangka menyebarluaskan
 informasi mengenai
 kesehatan reproduksi dan
 seksualitas dari dan
untuk individu/
organisasi/lembaga yang 
mempunyai kepedulian 
terhadap kesehatan
 reproduksi dan jender. 
Redaksi menerima sumbangan
 pemikiran, opini, hasil kajian 
lapangan serta pengalaman 
yang berkaitan dengan 
maksud penerbitan 
website ini.

Tim Penyusun:
Ahmad Fauzi
Mercy Lucianawaty
Laily Hanifah
Nur Bernadette

Kritik & Saran:
Mitra INTI Foundation
Jl.Mampang Prapatan XIV No. 5
Tegal Parang
Mampang Prapatan
Jakarta 12790
Telp: 021 - 7991890, 7993426
Fax: 021 - 7993426
E-mail: yminti@mweb.co.id 

AKI Sulit Turun kalau Persoalan di Lapangan Terlepas

SUATU petang di bulan Puasa, seorang perempuan setengah baya duduk di ruang tunggu praktik dr Evie di kawasan Klender. Sambil memegangi perutnya, perempuan itu duduk menunggu, tetapi ia tidak mendaftar ke perawat. Setelah semua pasien selesai diperiksa, dokter muda yang baru setahun lulus itu keluar dari ruang praktiknya dan mendapati perempuan tua itu tidak bergeser dari bangkunya. Wajahnya tampak pucat.

Evie membawa perempuan itu ke ruang praktiknya dan memeriksanya. "Waktu diperiksa ibu itu terus bicara. Tidak jelas arahnya. Tetapi kalau kita punya kepekaan, kita tahu ia hanya ingin bilang bahwa ia tidak punya uang," lanjutnya.

Evie mengatakan supaya perempuan itu tidak harus membayar. Ia juga memberi obat gratis. Ia juga memberikan roti bekalnya karena melihat perempuan itu tampak sangat lemas.

"Malamnya saya terbayang- bayang terus wajah perempuan itu. Bagaimana ia bisa menjaga kesehatannya dengan kehidupan yang sangat mencekik itu? Kalau ia sakit bagaimana ia bisa minta pertolongan, karena meskipun hanya bayar Rp 5.000 di puskesmas, untuk banyak orang jumlah itu tinggi sekali. Saya berpikir kita tidak bisa bekerja secara parsial dan sendiri-sendiri menghadapi situasi ini. Harus ada sistem untuk memberikan akses pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan cukup baik untuk kelompok seperti ibu itu. Jadi subsidi pemerintah sangat dibutuhkan."

Entah kapan harapan itu terpenuhi. Kenaikan 10 persen alokasi anggaran kesehatan menjadi 7,4 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tampaknya tidak menjamin subsidi untuk pelayanan kesehatan reproduksi perempuan bisa dipenuhi.

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Prof Dr Azrul Azwar mengatakan, dana itu akan lebih banyak digunakan untuk pencegahan penyakit. Anggaran kesehatan di Indonesia adalah yang terendah di ASEAN, yang rata-rata mencapai 15-20 persen, menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia juga paling rendah di ASEAN.

Sistem, menurut Evie, juga mencakup hal yang lebih luas. Di daerah-daerah terpencil misalnya, juga menyangkut alat transportasi dan kualitas jalan. Juga mencakup akses pada air bersih. Pengobatan yang didapat dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tidak ada artinya kalau di rumah tidak ada air bersih dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang makanan bergizi dan tidak mempunyai uang untuk memberikan makanan bergizi untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

"Kalau yang mendasar seperti ini saja tidak dipenuhi, jangan bicara yang lainnya yang tinggi- tinggi, termasuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan (AKI)," sambung dokter yang sekarang bekerja di Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Peristiwa seperti itu tidak hanya ia alami sekali. Salah satunya di Kalimantan Tengah, ia menjumpai ibu hamil. Ketika ditanya berapa kali ia bertemu dengan dokter selama kehamilannya, perempuan itu mengatakan, "Boro-boro dokter," Evie mengulang jawaban perempuan itu.

"Kan bisa gratis, jawab saya. Ibu muda itu menjawab, ’Siapa bilang gratis? Semua harus bayar. Jadi semua terserah Tuhan saja. Kalau anak saya sehat ya syukur, kalau enggak ya apa boleh buat’. Jadi ibu itu bukan tidak mau ke dokter, tetapi karena tidak punya uang untuk ke puskesmas," tegasnya.

AKI, menurut Evie, lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan perempuan pada tubuhnya sendiri, khususnya pada waktu hamil. "Kalau sudah tahu, ia tak punya biaya untuk periksa ke puskesmas," sambung dr Kartono. Mereka ditemui di sela seminar nasional "Tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia: Suatu Tragedi Kemanusiaan" yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan perempuan (YKP) dan the Ford Foundation, pekan lalu.

Kemiskinan struktural, ditambah masalah sosiokultural yang menyebabkan keputusan atas reproduksi perempuan berada di tangan orang lain (suami, keluarga) dan interpretasi yang keliru dari teks, seperti dijelaskan Dr Musdah Mulia APU dari Departemen Agama, menyempurnakan situasi perempuan sebagai korban.

Masalah HAM dalam kaitannya dengan AKI seperti dijelaskan oleh Dr Ruswiyati Suryasaputra MSc dari Komnas HAM menjadi tidak "berbunyi" ketika dihadapkan pada situasi di lapangan yang sangat rumit dan ketidakseriusan pemerintah dalam upayanya menurunkan AKI selama ini.

Sebagai pembicara awal dalam seminar, dr Kartono sebenarnya memaparkan situasi riel di lapangan dalam kaitan dengan AKI. Sayangnya "Paradoks AKI" tersebut tidak mendapat tanggapan dari pembicara lain.

Data AKI sangat bervariasi, tergantung pada cara survei dilakukan. Data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bertahan sekitar 650 per 100.000 kelahiran hidup dari tahun 1980-an sampai tahun 1997, dan data tahun 2002 yang 307 per 100.000 kelahiran hidup, tetap merupakan AKI tertinggi di Asia dan sulit menurunkannya.

"Persoalannya bukan pada data, tetapi situasi lapangan dan gambaran nasib manusia, dan bagaimana kita keluar dari situasi itu," tegas dr Kartono. Dengan otonomi daerah siapa yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa perempuan dalam kaitan dengan kesehatan reproduksinya?

"Pemerintah daerah tidak memberikan perhatian pada persoalan ini. Mereka lebih ingin puskesmas menjadi sumber penghasilan. Jadi orientasinya cuma uang," ujar dr Kartono. Sementara, program yang ada hanya bersifat proyek.

"Kita melihat program pemerintah seperti ’Suami Siaga’, misalnya, berhasil sebagai proyek, karena penayangan iklannya cukup bertubi-tubi. Tapi apakah tidak ada evaluasinya. Misalnya, apakah benar para suami lantas jadi siaga? Saya melihat intervensinya sungguh tidak terarah," sambungnya.

Dr Kartono menambahkan, dan angka anemia yang mencapai 70 persen dari tahun 1970 sampai tahun 2000 tidak menjadi target. Kesehatan ibu yang buruk menghasilkan bayi dengan berat badan rendah sebesar 20 persen. Bayi ini akan menjadi sumber daya manusia yang juga rendah mutunya bagi bangsa. Dampak ibu yang sakit terutama akan mengenai anaknya.

"Kalau kita sudah tahu semuanya, lalu bagaimana? Data Survei Kesehatan Rumah Tangga bertahan sekitar 350-400 per 100.000 kelahiran hidup dari tahun 1980-an sampai sekarang," tegasnya. Titi Sumbung dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik juga mempertanyakan hal senada kepada narasumber seminar, tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

Atashendartini Habsyah dari YKP di sela seminar menjelaskan sistem yang agak rumit di Departemen Kesehatan. "Puskesmas berada di bawah Ditjen Kesehatan Keluarga, tetapi rujukan yang lebih tinggi, yakni rumah sakit, berada di bawah Ditjen Pelayanan Medik," ujar Atashendartini. Dengan demikian, potensi untuk saling lempar tanggung jawab menjadi lebih besar.

Selain itu, Ditjen Kesehatan Keluarga hanya menggarisbawahi keluarga dan kesehatan usia subur. "Perempuan di luar keluarga dan tidak lagi berada pada usia subur tidak ada yang mengurus. Padahal siklus kesehatan reproduksi tidak bisa dipotong-potong begitu, karena ada di sepanjang hidup," sambung Atashendartini.

Evie menambahkan, rujukan memang ada. "Dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit daerah, kalau tidak bisa dirujuk lagi ke rumah sakit pusat, kalau masih belum bisa ke rumah sakit pusat nasional, RSCM, tetapi bagaimana sistemnya? Kalau hanya disuruh ke rumah sakit, pasien tahu, tetapi bagaimana? Kalau berkaitan dengan uang, siapa yang tidak takut?" tanya Evie.

MENURUT Evie, ada gap yang besar antara sosialisasi penurunan Aki dan kenyataan di lapangan. Cara-cara mobilisasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga tidak memberikan hasil yang konkret bagi penurunan AKI, karena dalam keseharian banyak orang tak mampu mengakses pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya pada masa kehamilannya.

Sepanjang masa kehamilan, ibu hamil harus terus berhubungan dengan dokter atau bidan. Semakin tua kehamilannya, semakin sering ia harus memeriksakan kandungannya. Pada usia kehamilan delapan bulan misalnya, ibu hamil harus memeriksakan kandungannya dua kali sebulan. Menjelang sembilan bulan, empat kali sebulan. "Semua ini tidak gratis, dan buat orang miskin, beban biaya pemeriksaan itu berat sekali."

Tarif periksa bidan di puskesmas sebenarnya tidak mahal (untuk ukuran Jakarta), yakni Rp 1.000. Persoalannya adalah ongkos transportasi yang sangat mahal, bisa mencapai Rp 20.000 pulang pergi dari desa ke puskesmas. Tak heran kalau ibu hamil enggan memeriksakan kandungannya ke bidan di puskesmas.

Menurut Indra Supradewi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI), biaya partus oleh bidan saat ini berkisar antara Rp 400.000 sampai Rp 600.000. "Ini jumlah yang sangat besar dan tidak semua orang bisa membayarnya," sambung Evie.

Oleh karena itu, ketika seorang pembicara menyatakan ketidaksukaannya kepada dukun bayi secara eksplisit, beberapa peserta bergumam. Seorang peserta mengatakan, peran dukun tidak bisa diabaikan begitu saja. "Ada banyak kelebihan dari para dukun bayi yang tidak dimiliki oleh bidan," katanya.

"Yang jelas biayanya jauh lebih murah. Bisa sampai sepertiga dari biaya melahirkan dengan bidan. Bisa dicicil lagi," tambahnya. Hal lainnya adalah kepedulian yang lebih, dari partus sampai pascamelahirkan.

"Mereka menyucikan kain yang kena darah, mengubur ari- ari, memberi jamu, masih memijat lagi. Itu sentuhan kemanusiaan yang hilang dalam sistem pengobatan modern. Manusia dilihat sebagai manusia dan diperlakukan seperti manusia, bukan sekadar obyek yang dirawat. Yang diperlukan oleh para paraji ini adalah pengetahuan tambahan dan pelatihan, antara lain supaya mereka mensterilkan alat-alat yang digunakan dalam partus," sambung peserta yang lain.

Penyebab utama AKI adalah pendarahan, eklamsia, dan infeksi yang sebenarnya dapat ditangani cepat. AKI bisa diturunkan kalau jumlah bidan di pedesaan tercukupi dan ada kerja sama yang baik antara bidan dan paraji. Data dari Survei Ekonomi dan Sosial Nasional (Susenas) tahun 2001 memperlihatkan bahwa hanya 45,83 persen kelahiran yang ditolong bidan di pedesaan.

Sampai beberapa tahun lalu, pemerintah gencar memberikan pelatihan pada dukun bayi atau paraji, karena jumlah bidan tidak dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Tanah Air. Kalau- pun di satu desa ada satu bidan, jarak dukuh-dukuh di desa berjauhan satu sama lain sehingga seringkali satu bidan tak bisa melayani semua warga masyarakat desa. Apalagi kalau jalan penghubungnya rusak dan transportasi sulit.

Jumlah bidan di seluruh Indonesia, dilihat dari anggota IBI saat ini sekitar 80.000. Namun, jumlah bidan di desa terus menyusut sejak diadakan program Bidan di Desa tahun 1989; dari 62.812 bidan di desa tahun 2000 menjadi 39.906 tahun 2003. Profil kesehatan Indonesia tahun 2000 mencatat 80 persen penduduk Indonesia bermukim di sekitar 69.061 desa. Saat ini ada sekitar 22.906 desa yang tidak lagi memiliki bidan.

Faktor kedekatan dengan para ibu melahirkan juga harus dipertimbangkan. "Biasanya dukun berasal dari anggota komunitas itu. Jadi mereka sudah saling mengenal," ujarnya.

Kalaupun misalnya ada bantuan sampai melahirkan, perawatan pascamelahirkan juga tidak mudah. Bagaimana seorang ibu memelihara kesehatannya agar ASI-nya lancar kalau tidak ada kemampuan mengonsumsi makanan bergizi?

sumber: Harian Kompas, Senin, 23 Agustus 2004

kembali ke atas

kembali ke index gender dan kekerasan terhadap perempuan