Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Convention on the Elimination of All Forms of Descrimination against Women (CEDAW) seharusnya menjadi produk hukum yang ditaati semua orang di wilayah hukum Indonesia. Ironisnya, kasus diskriminasi terhadap perempuan jarang dapat sampai ke pengadilan.

Itu disebabkan aparat penegak hukum selalu menunggu juklak (petunjuk pelaksanaan  Red) dan juknis (petunjuk teknis Red) dari atasannya. Itu sudah kuno. Polisi, jaksa, dan hakim, kenapa harus menunggu perintah atasan. Ini produk hukum, tinggal dilaksanakan tanpa harus menunggu juklak,” kata Prof Dr Louisa M Gandhi, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Louisa menyampaikan hal itu dalam acara Dialog Antar-Pemangku Kepentingan tentang Pelaksanaan CEDAW, Selasa (26/7) di Jakarta. Dialog untuk mengevaluasi dan mencari solusi pelaksanaan CEDAW di Indonesia itu diikuti aparat pemerintah berbagai departemen, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lain.

Louisa mengungkapkan, ratifikasi CEDAW dilakukan dengan kekuatan undang-undang. Ini berbeda dengan, misalnya, konvensi anak yang disahkan melalui keputusan presiden. Implikasi ratifikasi CEDAW, menurut Louisa, aparat negara, pemerintah provinsi dan daerah lainnya harus bertanggung jawab dan dapat dituntut pertanggungjawabannya.

Aparat pemerintah harus bertanggung jawab jika masih ada ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, tidak ditegakkannya perlindungan hukum bagi perempuan terhadap praktik diskriminasi, atau justru lembaga negara itu sendiri melakukan diskriminasi.

Louisa mengingatkan, pertanggungjawaban dan akuntabilitas negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Jika suatu negara melakukan diskriminasi terhadap perempuan, negara itu melanggar hak asasi manusia (HAM). Hukum internasional memiliki standar untuk mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab negara. ”Jadi, bukan standar negara bersangkutan yang digunakan menilai,” papar Louisa.

Deklarasi milenium

Dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, Konvensi CEDAW tidak berdiri sendiri. Penasihat jender Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sjamsiah Achmad, mengatakan, Konvensi CEDAW yang dideklarasikan tahun 1979 didukung oleh kegiatan lain, seperti memiliki Landasan Aksi Beijing (1995) dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/ MDG).

Sjamsiah menuturkan, MDG lahir dari Deklarasi Milenium, konsensus global oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000. Deklarasi Milenium menggarisbawahi kepentingan absolut untuk pemajuan HAM bagi semua orang. Untuk mencapai hal ini, pemajuan perempuan menuju kesetaraan jender diakui sebagai kebutuhan dasar. Deklarasi Milenium secara khusus juga bertekad memberantas semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melaksanakan Konvensi CEDAW. Peran sentral kesetaraan jender juga menjadi fokus utama Deklarasi Milenium.

Beberapa pertemuan sebelumnya juga sudah membahas peran sentral kesetaraan jender. Beberapa pertemuan yang juga memfokuskan soal kesetaraan jender di antaranya adalah Landasan Aksi Beijing, Konferensi Lingkungan di Rio de Jainero (1992), Konferensi HAM di Vienna (1993), Konferensi di Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (1994), KTT Sosial di Kopenhagen (1995), dan Konferensi Pemukiman di Istambul (1996).

Dari berbagai pertemuan itu, peran perempuan selalu menjadi target utama. Sjamsiah mencontohkan, dalam Konferensi Lingkungan ditekankan perempuan merupakan aktor utama penyelamat lingkungan. Sedangkan di Kairo dibahas hak dan kesehatan reproduksi. Hak asasi ini harus diakui karena kelangsungan hidup umat manusia tergantung dari perempuan. Bayangkan saja kalau semua perempuan tiba- tiba tidak mau melahirkan dan memilih bekerja. Manusia di dunia ini bisa punah, cetus Sjamsiah.

Sjamsiah menambahkan, pengakuan atas hak dan kesehatan reproduksi di Indonesia sangat lemah. Di Indonesia, menurut Sjamsiah, setiap jam ada dua ibu meninggal karena melahirkan. Ini menunjukkan, kesehatan reproduksi di Indonesia tidak diperhatikan. Pelayanan kesehatan terhadap perempuan selama masa kehamilan hingga pascapersalinan juga masih belum banyak diakses oleh perempuan karena keterbatasan ekonomi.

Pemajuan HAM yang diharapkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium, menurut Sjamsiah, tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus diserasikan dengan sejumlah kegiatan yang sedang berjalan sebagai pelaksanaan Konvensi CEDAW, yaitu Landasan Aksi Beijing. Ketiga program itu saling menunjang satu sama lain.

MDG yang telah disepakati bersama terdiri dari delapan area, di antaranya penghapusan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mencapai pendidikan dasar universal, mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu.

Rumusan MDG ini mengambil CEDAW sebagai salah satu bahan pertimbangan. Kenyataannya, perempuan mewakili setengah dari keseluruhan penduduk di dunia. Selain itu, tujuh puluh persen dari penduduk miskin di dunia adalah perempuan.

Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia masih menemui banyak kendala. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono mengungkapkan, hambatan utama mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan adalah melekatnya budaya patriarki dalam lingkungan keluarga dan lembaga penyelenggara negara.