Oleh: Ali Khomsan
Ketika seorang anak menderita gizi buruk, sering kali ibu (perempuan)
merasa paling bertanggung jawab karena ibu adalah orang paling dekat dalam
pengasuhan anak balita, terutama dalam hal makannya.
Padahal, timbulnya masalah gizi pada anak balita jelas bukan melulu
tanggung jawab perempuan. Demokrasi dalam keluarga mensyaratkan gagalnya
tumbuh kembang seorang anak adalah tanggung jawab seluruh keluarga,
terutama ibu dan bapak. Bapak sebagai pencari nafkah utama tidak bisa
melepas tanggung jawab, menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak kepada ibu
(istri). Apalagi, sebagian istri ternyata juga berkarier sebagai pekerja.
Pada keluarga miskin trade-off yang terjadi apabila ibu bekerja adalah
hilangnya kesempatan dia mengasuh dan membesarkan anaknya secara optimal.
Ini bagaikan buah simalakama, sebab seandainya ibu tidak bekerja dan
penghasilan suami tidak mencukupi, maka seluruh anggota keluarga (termasuk
anak balita) akan mengalami defisit konsumsi gizi. Penelitian di India
membuktikan, tumbuh kembang anak balita yang tidak diasuh ibunya akibat
ibu bekerja, ternyata lebih baik dibandingkan ibu tidak bekerja dan hanya
mengandalkan penghasilan suami yang kurang.
Kita menyadari perempuan di seluruh dunia memainkan peran ganda, yakni
sebagai ibu, pengatur rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar
keluarga, produsen dan kontributor penghasilan keluarga, dan pengatur
organisasi kemasyarakatan yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Inilah
yang dikenal sebagai Empat Peran Perempuan.
Ekonomi keluarga
Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan domestik dan pekerjaan
berorientasi peningkatan ekonomi keluarga, ternyata tidak dibarengi asupan
gizi memadai. Padahal perempuan juga mendapat tambahan tugas reproduksi
yakni mengandung anak-anaknya.
Beberapa studi di Asia dan Afrika menunjukkan, asupan kalori kaum
perempuan hanya sekitar 50-70 persen. Bila perempuan kurang gizi
mengandung, maka mereka berpotensi melahirkan bayi BBLR (berat bayi lahir
rendah, kurang dari 2,5 kg).
Studi pada BBLR menunjukkan, ketika dewasa mereka sangat berpotensi
menderita penyakit degeneratif seperti jantung koroner, sebab tidak
sempurnanya struktur pembuluh darah sehingga mudah tergores dan akhirnya
menyebabkan timbunan kolesterol. Bisa juga bayi BBLR ini terhambat
perkembangan organ hatinya sehingga mengganggu metabolisme kolesterol yang
berdampak pada munculnya penyakit jantung.
Biaya sosial
Kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat akan melahirkan biaya sosial yang harus dipikul perempuan.
Kebijakan itu, misalnya pengurangan atau penghilangan subsidi pangan,
kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, pemangkasan
biaya pembangunan kesehatan dan pendidikan. Perempuan dipaksa menyesuaikan
diri dengan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mendapatkan tambahan
penghasilan agar kebutuhan seluruh anggota keluarganya terpenuhi.
Persoalan busung lapar atau gizi buruk sesungguhnya juga tidak terlepas
dari pemahaman dan keterampilan perempuan dalam merawat anak. Di atas
sudah saya uraikan masalah ini harus dipikul proporsional antara pria dan
perempuan. Hanya saja peran perempuan (ibu) seyogianya tetap lebih besar
dibandingkan peran pria (bapak), terutama ketika anak dalam proses
pertumbuhan yang cepat (anak balita).
Pola asih-asah ibu merupakan faktor sangat menentukan tumbuh kembang
anak yang merupakan ciri kualitas sumber daya keluarga. Di dalam
mewujudkan pola asih-asah ini ada faktor eksternal yang turut berperan,
yakni status sosial ekonomi keluarga yang mencakup pendapatan, pendidikan,
interaksi sosial, dan nilai-nilai dalam keluarga.
Prasyarat penting
Untuk bisa mengembangkan pola asih-asah yang sehat, prasyarat penting
adalah pendidikan, beban kerja, serta ada tidaknya pengasuh alternatif.
Ibu berpendidikan tinggi akan lebih giat mencari dan meningkatkan
pengetahuan serta keterampilan memelihara anak. Mereka juga akan menaruh
perhatian lebih besar pada konsep sehat untuk seluruh anggota keluarga
sehingga anak-anak akhirnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Seorang ibu yang kecapaian sehabis bekerja sebagai buruh pabrik,
bekerja lembur, atau terkena giliran kerja malam, tidak punya kesempatan
cukup memberi pola asuh yang baik kepada anaknya yang masih dalam usia
dini. Akibatnya anak tersebut tidak dapat memperoleh cukup ASI.
Sementara itu, untuk membeli susu formula dirasakan terlalu mahal dan
tidak sebanding dengan pekerjaan sebagai buruh pabrik. Akhirnya dapat
ditebak, anaknya pasti akan segera jatuh dalam derajat gizi buruk. Kasus
seperti ini agak bertolak belakang dengan studi di India di atas karena
pada hakikatnya ibu akan berkorban apa saja agar anak balitanya sehat dan
cukup gizi.
Sumber daya keluarga berkualitas pada akhirnya akan sangat ditentukan
perempuan. Upaya meningkatkan pendidikan perempuan, memberi kesempatan
dalam berbagai sektor pekerjaan, serta memudahkan akses memperoleh
pelayanan kesehatan dan gizi akan berdampak besar pada kualitas bangsa
secara keseluruhan.
Prof Ali Khomsan
Dosen Departemen Gizi Masyarakat, FEMA IPB, Bogor
