|
Depan
> Gender & Kekerasan terhadap Perempuan
Perempuan
Pintu Gerbang Menuju Keluarga Sejahtera
Bila
kaum perempuan diberi dukungan dan kesempatan dalam
mengejar ketertinggalannya, baik di sektor publik (ekonomi,
hukum, ekonomi dan sosial) maupun di sektor domestik (keluarga),
niscaya Indonesia menjadi terdepan. Lingkungan Sukamaju
di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mencoba
mengembangkan model transformasi ke arah itu.
Hidup
di negeri berpenduduk kuranglebih 210 juta jiwa, dengan
keindahan alam sekitar 17 ribu pulau, adalah sebuah
kenikmatan. Seharusnya demikian. Namun tidak untuk
sebagian besar perempuan Indonesia. Pasalnya, mereka
masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Simak saja,
saat ini sedikitnya 50 persen perempuan didera anemia,
dan 18 persen kekurangan energi kalori. Kondisi buruk
ini diperparah lagi oleh tingginya angka kematian ibu
akibat hamil dan melahirkan. Kasusnya tertinggi di ASEAN.
Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
menunjukkan Angka Kematian Ibu hamil dan melahirkan “menakjubkan”,
mencapai 340 per 100.000 kelahiran hidup saat ini.
Di
sektor pendidikan, perempuan juga terpinggirkan. Menurut
data statistik BPS 1999-2000, 54 persen perempuan
Indonesia hanya lulusan SD ke bawah, 19 persen lulusan
SLTP dan 27 persen lulusan SLTA, dari penduduk usia
10-44 tahun dan 45 ke atas. Angka buta huruf perempuan
lebih tinggi dari laki-laki, yakni 3.816.681 perempuan
dan 2.138.781 laki-laki. Sementara, angka partisipasi di
SLTP: perempuan 87,07 persen, laki-laki 89 persen, dan
SLTA: perempuan 61 persen, sedangkan laki-laki 68 persen.
Pada
2001, jumlah perempuan yang mengantongi ijazah SLTA
dilaporkan hanya 4,13 persen sementara laki-laki sekitar
16 persen. Jumlah ini semakin mengerucut untuk perempuan
yang lulus diploma (DII dan DIII) dengan perbandingan
perempuan 1,42 persen, laki-laki 1,53 persen; sarjana
(S1-S3) dengan perbandingan perempuan 1,40 persen dan
laki-laki 2,27 persen. Selebihnya adalah perempuan yang
hanya mengantongi ijazah SD, SLTP atau sama sekali tak
memiliki ijazah, alias putus sekolah di tingkat sekolah
dasar atau sama sekali tak bersekolah.
Di
bidang ekonomi, perempuan selalu menjadi korban dari
setiap perubahan ekonomi. Keterpurukan ekonomi telah
membawa perempuan dalam perjuangan untuk terus
menghidupi keluarga. Saat ini, angka partisipasi
angkatan kerja perempuan hanya 51 persen, jauh di bawah
laki-laki yang mencapai 86 persen. Sebagian besar
perempuan bekerja di sektor informal, sesuatu yang
kebalikannya dengan pria. Dalam pengupahan, pria
menerima upah 100 persen, sementara perempuan hanya 60
persen.
Hasil
Survey Sosial dan Ekonomi (Badan Pusat Statistik),
hampir 50 persen perempuan di pedesaan bekerja sebagai
pekerja keluarga yang tak dibayar. Angka dan fakta
tersebut menunjukkan, bahwa perempuan hanya dimanfaatkan
sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan pasar demi kepentingan ekonomi negara,
dan bukan untuk kepentingan perempuan.
Bukan
Cuma itu. Dalam penanganan perdagangan perempuan,
Indonesia justru mendapat stempel dunia internasional
sebagai salah satu negara terburuk dalam menangani
perdagangan perempuan. Betapa tidak, jumlah perempuan
dan anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai 700
ribu hingga satu juta orang per tahun (Global Watch
Against Child Labour, 2002).
Human
Development Index--HDI Indonesia juga mencerminkan 'buruk
muka' negeri ini. Betapa tidak, dari laporan United
Nation Development Program (UNDP) tentang keberhasilan
pembangunan manusia yang diukur dengan HDI (Index
Pembangunan Manusia), Indonesia ternyata berada pada
urutan terpuruk dari 175 negara yang disurvei, yakni ke
112 (pada 2002). Sementara angka yang menunjukkan
ketidaksetaraan pembangunan, kesehatan dan ekonomi
antara laki-laki dan perempuan, yakni Gender Related
Development Index--GDI, memperingkat Indonesia pada
urutan ke-112 dari hampir 200 negara pada 2001 dengan
nilai 1.
Semua
kondisi ini tentu saja mendudukan posisi perempuan
Indonesia demikian memprihatinkan. Padahal di masa
krisis, perempuan telah memberikan kontribusi besar
melalui usaha kecil, menengah dan sektor informal. Walau
kontribusinya besar, perhatian untuk mereka tetap saja
terbatas. Alhasil, wajah perempuan Indonesia dewasa ini
masih 'buram'.
Kiprah
TP PKK Tapin:
Untunglah,
upaya memperjuangkan agar perempuan mendapatkan lebih
banyak ruang untuk bernafas terus dijalankan oleh
berbagai pihak yang peduli. Itulah yang kini digiatkan
Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan.
Terletak 113 km dari Kota Banjarmasin dengan ibu kotanya
Rantau, kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam
yang berlimpah. Satu di antaranya adalah pertanian
tanaman pangan.
Jeruk,
pisang, kacang tanah dan hortikultura adalah tanaman
unggulan daerah ini. Ada pula perkebunan karet, rumbai,
dan aren, atau peternakan sapi, kerbau, kambing, dan
ayam. Potensi daerah ini diperkaya juga oleh sektor
perikanan. Ke semua subsektor itu mendapat alokasi dana
APBD kabupaten/provinsi dan APBN Dekon sebesar Rp12,4
miliar pada 2003, menunjukkan keseriusan pemda dalam
meningkatkan kesejahteraan warganya.
Tapin
memang kaya dengan potensi alamnya, termasuk industri
kerajinan. Di banyak perkampungan, industri kerajinan
banyak tersebar di sejumlah rumah penduduk. Sebagian
besar adalah kerajinan dari rotan. Ada topi, tas, tikar
dan sejenisnya. Kebanyakan, industri kerajinan dalam
bentuk home industri itu dikerjakan ibu-ibu sebagai
kegiatan paruh waktu. Biasanya dilakukan pada siang
menjelang sore hari, setelah kegiatan rutin di rumah dan
di kebun usai.
"Lumayanlah
untuk menambah penghasilan keluarga," ujar Nya
Ratna sembari menganyam tikar. Industri kerajinan memang
produk unggulan Kabupaten Tapin. Tak heran kalau dalam
ajang lomba di tingkat provinsi, daerah ini bebetapa
kali menyabet penghargaan. Pada 2003, misalnya,
Kabupaten Tapin menyabet Juara I Lomba Desain Topi dari
tapin.
Pertanian
dan kerajinan memang menjadi sandaran hidup dan
kehidupan warga masyarakat di sana. Melihat strategisnya
kedua subsektor tersebut, pemda setempat, dalam tahun
anggaran 2003, telah mengalokasikan dana lebih dari Rp 1
miliar dalam bentuk program community development (pengembangan
masyarakat). Di bawah kendali Dinas Kesejahteraan Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Kependudukan,
Catatan Sipil dan KB setempat, diharapkan derajad
kesejahteraan masyarakat Tapin segera lebih terangkat.
Dihijaukan
oleh kawasan hutan lindung seluas 12.955 ha dan kawasan
budidaya seluas 204.540 ha, Tapin memang menyimpan
banyak potensi. Apalagi lahan yang belum dimanfaatkan
masih seluas 73.814 ha. Adapun luas Kabupaten Tapin
217.492 ha atau 2.174,92 km2, dengan 10 kecamatan dan
131 desa/kelurahan. Semua daerah itu mendapat sentuhan
program pemberdayaan masyarakat dari pemda Kabupaten
Tapin.
Mampu
memanfaatkan bantuan:
Adalah
Lingkungan Sukamaju, Kelurahan Binuang, Kecamatan
Binuang, yang benar-benar merasakan dan mampu
memanfaatkan bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh
pemda. Di bawah fasilitasi TP PKK Kabupaten Tapin,
Lingkungan Sukamaju, di antaranya, berhasil dengan baik
melaksanakan Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita
menuju Keluarga Sehat Sejahtera). Bukan hanya di tingkat
provinsi, penghargaan untuk kategori P2WKSS Tahun 2003
berhasil juga diraihnya di tingkat Nasional. "Ini
sebuah prestasi, namun bukan untuk dijadikan kepuasan,
karena masih banyak sector-sektor lain di wilayah kami
yang perlu kami tingkatkan," ujar perangkat
kelurahan setempat.
Keberhasilan
Kabupaten Tapin dalam program P2WKSS sangat didukung
oleh kader-kader PKK Kelurahan Binuang. Para sukarelawan
di bidang sosial kemasyarakatan ini, yang adalah warga
setempat, begitu aktif menyuluhan dan melatih para ibu
di Sukamaju mengenai 10 Program Pokok PKK. Intinya,
mereka mengajak agar ibu-ibu terlibat langsung dalam
kegiatan pemberdayaan perempuan. Salah satunya melalui
kegiatan ekonomi produktif, berupa kegiatan
bercocok-tanam atau berkerajinan.
Rempe,
salah satu produk unggulan warga Sukamaju, adalah jenis
makanan dari pisang yang telah diolah menjadi selai.
Rasanya nikmat, dan telah dijual di toko-toko di wilayah
Tapin. Ada pula produk unggulan lainnya, sepert jeruk,
yang ditanam di areal yang cukup luas. Hebatnya, ibu-ibu
Sukamaju dapat mengembangkan modal usaha dari produk
unggulannya itu melalui kelompok UPPKS (Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dari Rp 13
juta menjadi Rp 20 juta, hanya dalam kurun satu tahun.
Setidaknya untuk sebuah perkampungan 2 RK dan 5 RT
dengan 300 jiwa ini, pengembangan modal usaha secepat
itu bolehlah dibanggakan.
Banyak
jalan alternatif memasuki Lingkungan Sukamaju. Membelah
indahnya pematang sawah adalah salah satunya. Mungkin
orang tak percaya, bahwa di perkampungan rada terpencil
ini tak satu pun terdapat keluarga pra-sejahtera. Tak
satu pun anak usia sekolah tak bersekolah, atau pun
drop-out. Betapa tidak, dalam sektor pendidikan,
misalnya, telah ada 10 SD, dan satu SMP yang jaraknya
tidak terlalu jauh dari Sukamaju. Bagi mereka yang telah
'berusia' belajar tetap berlanjut melalui program Kejar
Paket A atau Paket B. Indahnya pematang sawah seolah
ikut menggairahkan kegiatan ibu-ibu di sana dalam
program pemberdayaan perempuan.
Memajukan
warga masyarakat melalui program pendidikan memang
menjadi prioritas pemda Kabupaten Tapin. Betapa tidak,
dalam tahun anggaran 2003 alokasi dana bidang pendidikan
mencapai Rp 51,4 miliar. Jumlah ini cukup fantastis
karena merupakan 28,72 persen dari jumlah APBD Kabupaten
Tapin 2003.
Beragam
kegiatan pemberdayaan perempuan warga Sukamaju memang
berada di bawah 'payung' TP PKK setempat, melalui wadah
P2WKSS. Di dalam wadah ini termasuk pula di dalamnya
program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), yang keseluruhan
programnya bertujuan untuk menciptakan ketahanan
keluarga menuju pada pembentukan keluarga berkualitas
dan sejahtera.
Siapa
di belakang keberhasilan Sukamaju? Dia tak lain adalah
Ketua TP PKK Kabupaten Tapin Ny Hj Elin Herlina Idis N
Haidi. Namanya memang sepanjang kegiatannya dalam
meningkatkan harkat dan martabat perempuan melalui
program pemberdayaan perempuan. "Harapan saya
adalah perempuan di Sukamaju khususnya dan Kabupaten
Tapin umumnya maju dalam cara berpikir," ujar Elin
Herlina, yang ikut membawa Kabupaten Tapin sebagai Juara
I BKB Tingkat Provinsi Kalsel 2003, dan Juara I Lomba
Disain Topi dari Tapin Tingkat Provinsi Kalsel 2003.
Perempuan
adalah 'pintu masuk' menuju perbaikan kesejahteraan
keluarga, diakui Elin Herlina sebagai kebenaran.
Bukankah ada banyak bukti kalau perempuan di pedesaan
memberikan kontribusi sangat nyata terhadap pendapatan
total keluarga. Bukankah ada banyak bukti kalau
perempuan di berbagai lokasi sebagai pekerja informal
yang potensial, jujur, keras dalam bekerja, dan taat
dalam pengembalian kredit. Bukankah ada banyak bukti
pula bahwa perempuan menjadi pencari nafkah utama
keluarga. Dan masih banyak bukankah lainnya.
Maka,
tak dapat dipungkiri lagi bahwa memberdayakan perempuan
di sector publik maupun domestik, menurut Elin Herlina,
amat penting dan merupakan kebutuhan. Apabila perempuan
berdaya, niscaya semua persoalan akan menemui jalan
keluar karena dipecahkan secara bersama: antara
laki-laki dan perempuan. Sehingga kebutuhan dan
keinginan masing-masing terakomodasi. Karena itu,
perempuan adalah “pintu masuk” menuju keluarga
berkualitas dan sejahtera. Agar lebih fokus dan
terkendali, kegiatan mereka sudah seharusnya diwadahi
oleh sebuah lembaga resmi. (**Pikas--Heru Subroto)
sumber:
Media Indonesia Online, 17 April 2004
kembali
ke atas
kembali
ke index gender dan kekerasan terhadap perempuan
|
