KEMATIAN Kartini karena melahirkan anak pertamanya adalah tragedi yang juga dialami ribuan perempuan Indonesia setiap tahun. Kematian ibu melahirkan, yang saat ini tercatat berada di angka 307 dari setiap 100.000 kelahiran hidup, sebagian besar adalah kematian yang sebetulnya dapat dihindari.

Bukan kebetulan bila masalah kesehatan ibu melahirkan menjadi agenda penting menjelang Hari Kartini tahun ini. Meskipun AKI Indonesia sudah menurun dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya 396 (Departemen Kesehatan, 2000), tetapi angka 307 tetaplah tinggi untuk ukuran Asia Tenggara karena Vietnam dan Filipina telah mencapai angka 160 dan 170 pada tahun 2000. Kematian ibu menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu bangsa sehingga tingginya angka kematian ibu dapat menjadi indikator belum meratanya kesejahteraan itu, seperti ditunjukkan oleh laporan Indonesia Human Development Report 2005.

Di tingkat dunia, pada Hari Kesehatan Sedunia tanggal 7 April lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan laporan tahunan mereka dengan fokus pada kesehatan ibu dan anak. Laporan tersebut berjudul The World Health Report 2005, Make Every Mother and Child Count, berfokus pada upaya menyelamatkan ibu dari kematian karena kehamilan, saat dan setelah melahirkan, menyelamatkan bayi yang baru lahir, serta menyelamatkan balita dari kematian yang sebetulnya dapat dicegah.

Di Indonesia, tingginya angka kematian ibu dan kematian balita yang pada tahun 1997 berada pada 23-78 kematian per 1.000 kelahiran hidup (Indonesia Human Development Report 2005) memperlihatkan rendahnya pelayanan kesehatan yang diterima ibu dan anak serta rendahnya akses informasi yang dimiliki ibu dan anak.

Angka itu pun masih harus dilihat secara kritis karena terdapat perbedaan yang besar antarwilayah di Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2005 menyebutkan, pada tahun 1995, misalnya, AKI di Papua adalah 1.025, di Maluku 796, dan di Jawa Barat 686, sementara angka nasional adalah 334. Pada tahun 1986 besaran AKI rata-rata nasional adalah 450.

Amandamen UU Kesehatan

Melihat kenyataan lambatnya penurunan besaran AKI yang dapat dianggap sebagai salah satu petunjuk kurangnya komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan perempuan, salah satu harapan yang dapat menurunkan dengan cepat AKI dan meningkatkan secara nyata kesejahteraan perempuan adalah amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rancangan amandemen undang-undang ini merupakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 dan sudah diajukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk penunjukan wakil pemerintah sebagai mitra DPR membahas amandemen undang-undang tersebut. Namun, hingga pemerintahan Megawati berganti, surat penunjukan itu tak kunjung turun sehingga pembahasan amandemen tertunda. Di dalam Program Legislasi Nasional DPR periode 2004- 2005, amandemen Undang-Undang Kesehatan masuk sebagai prioritas untuk diundangkan tahun ini.

"Perubahan pemerintahan juga membawa perubahan sistem dalam pembahasan undang-undang. Sekarang, meskipun menteri yang terkait langsung, Menteri Kesehatan, sudah mengajukan surat rancangan amandemen undang- undang kepada Presiden, tetapi aturannya harus melalui Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Birokrasinya jadi lebih panjang," papar Ninuk Widyantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).

Desakan terhadap segera dibahasnya amandemen Undang-Undang Kesehatan ini datang dari berbagai kelompok perempuan. Selain YKP, juga dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan Koalisi Perempuan Indonesia.

Alasan utama adalah karena perbedaan mendasar amandemen undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan saat ini. Pada amandemen ini diatur dengan cukup baik mengenai kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki dalam bagian khusus, antara lain mengenai hak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi, termasuk pada remaja.

Beberapa pasal bahkan mengatur secara khusus mengenai kesehatan reproduksi perempuan. Perbedaan lain adalah pada penekanan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang sehingga di sini ada kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak warga negara itu dan penekanan pada aspek pencegahan terhadap kemungkinan sakit pada amandemen undang-undang.

"Dengan segera diundangkannya amandemen Undang- Undang Kesehatan, diharapkan akan segera ada aturan yang dapat menjadi pegangan bagi lembaga pemerintah di pusat dan daerah dalam era otonomi daerah serta anggota masyarakat mengenai penyelenggaraan kesehatan yang menjamin hak- hak perempuan dalam kesehatan reproduksi," kata Ninuk Widyantoro.

Lambatnya pemerintah menanggapi keinginan masyarakat melalui DPR untuk segera dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Kesehatan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak cukup sensitif terhadap investasi sumber daya manusia. Kesehatan reproduksi perempuan yang salah satu cerminannya adalah terjaminnya keselamatan ibu selama saat dan setelah melahirkan tidak dianggap memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Akibatnya, sikap yang muncul adalah keadaan akan membaik dengan sendirinya bila keadaan ekonomi membaik (Kompas, 3/11/03).

Data yang ada memperlihatkan, meskipun Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi sampai sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, turunnya angka kematian ibu tak secepat yang diharapkan. Negara-negera yang lebih miskin secara ekonomi daripada Indonesia, Vietnam, misalnya, berhasil menurunkan angka kematian ibu hingga ke tingkat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Jadi, di sini kuncinya adalah keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan separuh warga negaranya.

Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Masruchah memprihatinkan rendahnya kepedulian pemerintah pada isu kesehatan reproduksi. Dia mencontohkan, misalnya, tidak tersedia data memadai mengenai berbagai pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan seperti antara lain jumlah perempuan yang dipaksa melakukan pernikahan dini, perempuan yang dipaksa menikah di luar kehendaknya, dan hubungan seksual secara paksa di dalam pernikahan.

"Hak asasi dalam kesehatan reproduksi itu aspeknya luas sekali dan pemerintah sudah menandatangani kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo, tetapi komitmen pelaksanaannya belum tampak," kata Masruchah.

Di antara hak-hak reproduksi yang harus dijamin menurut ICPD tahun 1994 itu antara lain adalah hak atas informasi, hak untuk layanan kesehatan reproduksi, hak untuk memilih pasangan, dan hak untuk melakukan hubungan seksual tanpa paksaan.

"Kesehatan berdasarkan ICPD bukan hanya kesehatan fisik dan mental, tetapi juga juga sosial. Bukan hanya persoalan aborsi dan alat kontrasepsi," kata Masruchah mengenai amandemen Undang-Undang Kesehatan.

Amandemen Undang-Undang Kesehatan dengan demikian diharapkan akan bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam arti luas secara fisik, mental, dan sosial, menjamin mereka mendapatkan hak atas kesehatan reproduksi mereka. Salah satu wujudnya adalah turunnya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir, dan kematian balita. Anak perempuan dengan informasi kesehatan reproduksi yang cukup, misalnya, akan dapat terhindar dari hubungan seksual yang terlalu dini atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang berisiko terhadap nyawa mereka.

Pembangunan milenia

Di tingkat dunia, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa Kofi Annan dalam pidato di New York, 28 Februari lalu, menandai pembukaan sesi Commission on the Status of Women menandai 10 tahun setelah Konferensi Beijing menyatakan, meskipun 10 tahun setelah Konferensi Beijing meletakkan rangkaian program aksi untuk mempercepat kesetaraan bagi perempuan, tetapi masih diperlukan aksi terfokus untuk memotong situasi masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi tertinggal.

Tujuh program aksi prioritas yang terdapat dalam Millenium Project Task Force in Education and Gender Equality itu adalah memperkuat akses anak perempuan untuk mendapat pendidikan dasar sembilan tahun, menjamin hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, membangun infrastruktur untuk mengurangi beban kerja perempuan dan anak perempuan, menjamin hak waris dan hak kepemilikan properti perempuan dan anak perempuan, menjamin tak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan, menjamin keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintah daerah, serta meningkatkan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Tujuh program aksi di atas yang bertujuan mencapai kesetaraan jender sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenia (Millenium Development Goals/ MDGs), terutama adalah pada tujuan ketiga hingga keenam. Tujuan ketiga hingga keenam MDGs adalah mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, dan memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain.

Pemerintah Indonesia telah memberi komitmennya untuk ikut di dalam MDGs yang bertujuan antara lain pada tahun 2015-tinggal 10 tahun dari sekarang-menurunkan juga angka kematian ibu yang menurut WHO dapat dicegah dengan memberi akses ibu hamil pada pelayanan kesehatan antara lain pada bidan atau tenaga kesehatan terlatih yang mampu mendeteksi bila ada kelainan pada kehamilan sedini mungkin.

Akses informasi dan layanan kesehatan pada masa kehamilan juga menjadi cara untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan penyakit seksual lain pada perempuan. Bukan rahasia bahwa perempuan rentan terhadap penularan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya dari para suami atau pasangannya karena nilai-nilai di masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang melayani laki-laki.

Amandemen Undang-Undang Kesehatan dengan pembahasan yang mengikutsertakan anggota masyarakat diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan jender bagi perempuan dan laki-laki, seperti janji pemerintah. Ini saatnya pemerintah membuktikan janjinya. (Ninuk MP)