OZZY

Fokus:

X







Website ini diterbitkan dalam
 rangka menyebarluaskan
 informasi mengenai
 kesehatan reproduksi dan
 seksualitas dari dan
untuk individu/
organisasi/lembaga yang 
mempunyai kepedulian 
terhadap kesehatan
 reproduksi dan jender. 
Redaksi menerima sumbangan
 pemikiran, opini, hasil kajian 
lapangan serta pengalaman 
yang berkaitan dengan 
maksud penerbitan 
website ini.

Tim Penyusun:
Ahmad Fauzi
Mercy Lucianawaty
Laily Hanifah
Nur Bernadette

Kritik & Saran:
Mitra INTI Foundation
Jl.Mampang Prapatan XIV No. 5
Tegal Parang
Mampang Prapatan
Jakarta 12790
Telp: 021 - 7991890, 7993426
Fax: 021 - 7993426
E-mail: yminti@mweb.co.id 

Depan > Gender & Kekerasan terhadap Perempuan 

Media dan Perjuangan Identitas Perempuan Pasca-Orde Baru

Oleh: Wiwik Sushartami

Budaya media (media culture), seperti dituturkan Douglas Kellner dalam bukunya Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern (1996), menunjuk pada suatu keadaan di mana tampilan audio dan visual atau tontonan-tontonan telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang.

Media cetak, radio, televisi, film, Internet, dan bentuk-bentuk akhir teknologi media lainnya telah menyediakan definisi-definisi untuk menjadi laki-laki atau perempuan, membedakan status-status seseorang berdasarkan kelas, ras, maupun seks. Secara tegas Kellner juga menyebutkan bahwa budaya media adalah adalah "area kontestasi di mana kelompok-kelompok sosial yang kuat dan ideologi politik yang saling bersaing berjuang untuk menjadi yang dominan, sedangkan masyarakat bisa ikut merasakan perjuangan identitas ini melalui imaji-imaji, wacana, mitologi, dan tontonan yang diketengahkan oleh media".

Tetapi, Kellner juga menambahkan bahwa teori analisis media yang hanya mengedepankan kekuatan media untuk mempengaruhi atau membentuk opini publik secara total sudah ketinggalan. Teori media seperti ini menisbikan kekuatan masyarakat untuk membuat interpretasi sendiri mengenai tampilan yang dilihatnya. Dalam interaksinya dengan media masyarakat tentu mempunyai kemampuan untuk memaknai apa yang dilihat dan didengarnya sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya sendiri. Dengan kata lain, pemaknaan terhadap media dalam budaya media ini akan selalu menjadi proses interaksi dan interpretasi yang panjang dan tiada akhirnya. Analisis media yang kritis, masih menurut Kellner, tidak akan meninggalkan analisis budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dalam interaksinya yang dinamis dengan masyarakat, budaya media tidak bisa dilihat melulu sebagai suatu alat perpanjangan tangan ideologi yang dominan, tetapi juga tidak boleh secara naif diartikan sebagai hiburan semata. Hubungan masyarakat dan media dalam suatu budaya media adalah suatu "artefak kompleks yang mengandung diskursus sosial dan politis" di mana analisis dan interpretasinya membutuhkan pemahaman dan kritik atas "ekonomi politik, relasi sosial, dan suasana politik di mana teks-teks tersebut diproduksi, disebarkan, dan diterima".

Teori Kellner sangat menarik jika diterapkan dalam situasi dan kondisi budaya media di Indonesia pada masa setelah Orde Baru. Walaupun bukunya memfokuskan media-media di Amerika, tidak berarti teorinya tidak bisa diterapkan untuk melihat budaya media di Indonesia. Satu analogi mudah adalah dengan melihat banyaknya produk-produk budaya media dalam media kita seperti film, musik, kuis, maupun liputan berita, baik yang diimpor langsung maupun diadaptasi dari media yang berasal dari Amerika.

Di samping itu, kebebasan pers dan ledakan produk-produk media di Indonesia dewasa ini adalah juga salah satu ciri yang menandai kemiripan budaya media di antara kedua negara.

Selain ditandai dengan bermunculannya berbagai macam media dan tuntutan akan pers yang bebas, jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 juga telah menimbulkan ambivalensi mengenai identitas jender di Indonesia. Jika pada masa kekuasaannya rezim ini telah mengkonstruksi sistem yang dominan mengenai identitas dan perilaku jender, kejatuhannya membuka jalan pada proses yang dinamis untuk membuat pemaknaan dan negosiasi ulang mengenai identitas jender. Dalam wacana publik yang relatif kosong ditambah dengan nuansa kebebasan, berbagai ideologi jender mulai dikemukakan melalui berbagai wadah organisasi maupun individu dengan menggunakan media yang bervariasi. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah baik perjuangan perempuan maupun perkembangan media adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari dinamisasi perjuangan identitas masyarakat Indonesia pada masa pascapemerintahan yang otoriter.

Situs dinamis

Kombinasi antara dimensi-dimensi sosial, politik, ekonomi, dan religius telah menjadi faktor penting dalam "membayangkan" kembali sosok perempuan Indonesia pasca-Orde Baru. Kita dapat melihat proses ini dalam representasi dan penggunaan media. Kita sekarang serasa berada dalam era media simulasi di mana identitas jender ditampilkan dalam berbagai sosok dan peran perempuan yang sangat bervariasi dan terus berubah, kadang bertentangan satu sama lain, kadang komplementer.

Misalnya, dalam sehari kita melihat gambar Inul dengan baju ketatnya dari bahan lycra, tapi juga gambar teman-teman aktivis Muslim dengan kerudungnya sedang memprotes pornografi. Gambar-gambar ini tentu saja tidak tanpa makna, tetapi pemaknaannya membutuhkan media. Televisi, koran, majalah, dan situs Internet membantu memberinya makna dan merangkainya menjadi satu peristiwa yang bisa ikut dialami oleh semua yang membaca atau melihatnya.

Dilihat dalam konteks ini, media tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi lebih penting lagi sebagai satu situs di mana imajinasi sosial dikonstruksi dan direkonstruksi, diproduksi dan direproduksi. Lebih lagi, dengan memahami representasi dan penggunaan media, kita juga bisa mengemukakan partisipasi perempuan yang aktif dalam kehidupan kultural dan politik di Indonesia.

Lebih jauh lagi media juga bisa dilihat sebagai "situs dinamis untuk perjuangan representasi dan ruang kompleks di mana subyektivitas dikonstruksi dan identitas dikontestasi", seperti dikatakan oleh Debra Spitulnik dalam artikelnya "Anthropology and Mass Media" (1993).

Bervariasinya peran sosial dan budaya perempuan seperti digambarkan di koran-koran, majalah, tabloid, program televisi, dan Internet menciptakan pandangan publik yang lebih luas lagi dan oleh karena itu, menjadi prakondisi atas tantangan, perlawanan dan negosiasi terhadap wacana jender monolitis yang selama pemerintahan Orde Baru disponsori oleh negara. Hal ini juga menuntut pemaknaan ulang mengenai jender sebagai suatu variabel cair, yang berubah dan bergeser dalam konteks yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, dan tidak sebagai atribut mati dalam setiap orang.

Dengan kata lain, jender adalah performans, suatu olah sikap yang bisa berubah sesuai waktu dan konteks, seperti dikatakan Judith Butler, seorang filsuf feminist dari Perancis, dalam bukunya Gender Trouble (1990). Namun, Butler juga memberikan catatan bahwa produksi orang yang berjender tidak bisa dipisahkan dari interaksi antara modalitas-modalitas "ras, kelas, suku, seksual, dan regional" dalam masyarakat yang bersangkutan.

Area politisasi simbol

Interaksi antara perempuan dan media merupakan hubungan dinamis, "memanfaatkan dan dimanfaatkan", tanpa harus jelas mana yang memanfaatkan dan dimanfaatkan. Dalam suatu tatanan sosial dan politik yang sedang berubah penilaian terhadap budaya media memerlukan konteks khusus. Nilai penting dari masa reformasi ini adalah bahwa budaya media saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keinginan kolektif yang sifatnya idealis, yaitu untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang lebih demokratis, walaupun pada tataran aplikatif masih dijumpai berbagai penyimpangan.

Di sinilah titik paling penting untuk perempuan dengan memanfaatkan media yang berperspektif keadilan ini untuk menempatkan posisinya dari yang semula kelompok terpinggirkan menuju ke kelompok yang memiliki suara. Sesuai dengan keberadaan media dengan berbagai macam latar belakang, idealisme, dan struktur organisasinya masing-masing, bisa diharapkan bahwa identitas jender yang mungkin bisa diakomodir oleh media-media ini pun juga menjadi beragam dan kaya sekali.

Kembali ke Kellner, budaya media bisa menjadi penghambat demokrasi karena menampilkan rasisme, seksisme, maupun konflik antarkelas, tetapi juga bisa menjadi kawan bagi usaha-usaha pembebasan dan demokratisasi yang menyediakan wadah perjuangan bagi kaum yang tertindas atau yang berkonflik. Kemampuan media untuk menyediakan area dalam proses politisasi simbol sebagai wujud baru aksi protes perempuan memberikan sumbangan penting bagi pergerakan perempuan dalam era pasca-Orde Baru. Jika media bisa dianggap sebagai simbol ruang publik yang termediasikan dalam bahasa, maka ruang publik yang ada di Indonesia setelah bermunculannya berbagai macam media menjadi terbuka dan plural. Dalam ruang publik yang semakin terbuka dan plural inilah identitas jender juga bisa dianggap semakin beragam dan cair.

Jika dibandingkan dengan arah perjuangan perempuan di bawah Orde Baru yang terlihat relatif searah, setelah kejatuhannya arah ini pun bergeser ke arah pergerakan alternatif yang plural dan tersebar. Dari berbagai kemungkinan untuk gerakan alternatif, aksi simbolik menjadi salah satu yang penting dan sering digunakan.

Pertunjukan atau penggunaan bahasa-bahasa yang bermuatan protes adalah simbol-simbol perjuangan baru dalam gerakan perempuan di Indonesia, yang secara praktis juga merombak kebiasaan perlawanan politik perempuan. Aksi-aksi protes seperti yang digambarkan dengan pertunjukan Vagina Monolog dan Perempuan di Titik Nol, koreografi tari untuk mereinterpretasi sosok Kartini seperti yang digelar di Keraton Surakarta untuk memperingati Hari Kartini 2002, atau film baru mengenai Marsinah.

Walaupun tampaknya tidak memiliki arah perjuangan yang kohesif dan sangat tersebar, justru menunjukkan potensi untuk mendobrak arah pergerakan perempuan yang selama masa pemerintahan Orde Baru sangat terkonsentrasi pada satu arah perlawanan terhadap negara. Peran media di sini juga sangat penting karena turut serta menyebarkan wacana baru perjuangan identitas perempuan yang plural.

Semakin mengemukanya permainan politik dengan menggunakan kata-kata, simbol, atau bahkan pertunjukan ini didukung peran media dalam sistem masyarakat kapitalis; di mana representasi memainkan peran penting. Tetapi jika representasi hanya berhenti pada wilayah representasi saja, maka ia hanya menjadi tempelan dari usaha-usaha untuk transformasi kehidupan sehari-hari, seperti misalnya maraknya berita tentang isu korupsi, kebangkitan masyarakat sipil, gerakan perempuan, dan sebagainya.

Ini bisa dilihat dalam budaya politik Orde Baru yang mengontrol media melalui "kepemilikan, pembredelan, dan sensor" sehingga berita-berita yang berjudul politik bisa jadi tidak serius sama sekali. Tetapi, tentu saja media tidak semuanya sama dan tidak hanya bertujuan untuk menjinakkan masyarakat. Terkadang media bahkan akhirnya memproduksi imaji-imaji yang muncul di luar kontrol penguasa, baik pemilik modal maupun negara. Judith Butler, dalam suatu wawancara di Radical Philosophy 67 yang ringkasannya bisa dilihat di www.theory.org.uk/butint1.htm, mengatakan bahwa "efek yang tidak terprediksi" dari proliferasi imaji di media bisa muncul bahkan dari media yang paling konservatif sekalipun dengan tanpa disadari terjadinya.

Oleh karena politik representasi mempunyai peran penting dalam aksi kelompok, maka salah satu taktik penting adalah dengan menguasi media yang dominan, atau menjadikan media pinggiran menjadi media mainstream. Untuk berjuang dengan efektif dalam arena politik representasi membutuhkan berbagai situs dan media, yang mana tidak selalu harus saling bersetujuan. Justru dalam berbagai kontroversi dan perbedaan itulah maka semakin banyak suara dapat terakomodasi.

Ruang aliansi, kontestasi identitas

Dengan memperhatikan catatan di atas, kita bisa melihat sisi positif dari budaya media. Media tidak selalu menjadikan perempuan terpinggirkan, tapi mungkin malah menyediakan ruang aliansi antarperempuan dari berbagai latar belakang kelas, suku, maupun agama, bahkan melintasi batas geografis dan ideologi antar negara.

Justru dengan melihat perkembangan media terakhir ini, yang bergerak dengan cepat dan mudah menembus batas-batas tersebut, kita bisa memahami dengan lebih baik mengapa isu-isu seperti serangan Amerika terhadap Afganistan juga memberi inspirasi bagi kelompok perempuan di Indonesia untuk turun ke jalan dan berdemonstrasi; mengapa pertunjukan Vagina Monolog yang mengikuti sukses pertunjukan serupa di Madison Square mendapatkan tanggapan yang luas. Media sekarang ini adalah media global yang memungkinkan perempuan untuk membuat aliansi dengan sesama perempuan dari belahan dunia mana pun.

Semakin kendornya kontrol pemerintah terhadap media juga berpengaruh pada semakin berkurangnya fokus atensi media hanya pada wacana pusat. Dalam wacana desentralisasi, semakin banyak berita mengenai perempuan lokal, atau yang dulunya terpinggirkan, yang bisa ditemui di media massa (cetak dan eletronik). Misalnya, berita-berita mengenai perempuan di Bali, Aceh, Papua, atau etnis Cina.

Tidak hanya itu. Aksi-aksi perempuan Indonesia juga mulai nampak mengedepankan "perhatian lokal dan juga ide-ide internasional mulai dari revivalisme agama sampai reform terhadap feminisme dan hak asasi manusia" melalui bentuk-bentuk ekspresi yang lebih bervariasi seperti ditulis oleh Susan Blackburn dalam artikelnya Women and the Nation (2001).

Pertanyaan mengenai "pembagian kekuasaan" (power sharing) menjadi relevan karena kekuasaan, dalam karakternya yang bersifat terpecah, terbagi-bagi, diperebutkan, dan dipertahankan bisa juga terjadi dalam atau melalui produksi dan sirkulasi media yang sangat kompleks.

Jika proyek "Indonesia Baru", dengan menunjuk demokrasi sebagai poin penting dalam aspirasinya, ingin diwujudkan, hal ini membutuhkan lebih dulu suatu keadaan di mana kekuasaan menjadi satu lahan kosong, seperti ditulis oleh Jodi Dean dalam bukunya Solidarity of Strangers: Feminism after Identity Politics (1996).

Budaya media lahan kosong inilah yang kemudian diisi dengan berbagai aktivitas oleh berbagai subyek. Kontestasi identitas antara subyek-subyek berjender perempuan dalam budaya media kontemporer ini menunjukkan pada kita sebuah "panggung di mana konflik dipertontonkan ke semua orang supaya dilihat", di mana perbedaan saling dimengerti dan dilegitimasi sebagai basis sebuah konstitusi politik.

Bentuk-bentuk representasi media dan penggunaan media yang sangat bervariasi oleh perempuan di Indonesia di masa reformasi ini dengan demikian telah menjadi panggung pertunjukan konflik yang paling glamor, di mana identitas jender yang beragam ditunjukkan dan dirayakan sebagai simbol kehidupan yang lebih demokratis. Semoga!

Wiwik Sushartami Pemerhati Masalah Perempuan dan Jender, Sedang Belajar di Belanda

sumber: Kompas Senin, 21 Juli 2003

 

kembali ke atas

kembali ke index gender dan kekerasan terhadap perempuan

 

depan | profil | informasi | info buku | link | kritik | Curah Pendapat   
Kesehatan Ibu & Anak
| Keluarga Berencana | Kesehatan Rep Remaja
PMS & HIV/AIDS
| Aging | Gender & Kekerasan