Demokrasi menuntut partisipasi aktif semua anggota masyarakat. Persoalannya, apakah semua anggota masyarakat sudah berpartisipasi? Pengalaman sejumlah organisasi yang mendampingi masyarakat dan mengadvokasi bahkan anggota DPRD, ternyata nilai-nilai budaya yang diterima masyarakat adalah yang mendiskriminasi perempuan.

Di tengah masih kuatnya nilai-nilai patriarkhal yang dianggap sebagai nilai satu-satunya di masyarakat, terdapat peluang untuk mengubah situasi yang tidak demokratis itu. Peluang ini terdapat pada masyarakat sendiri. Tetapi, untuk memanfaatkan peluang tersebut, masyarakat, lembaga legislatif, dan eksekutif mesti diubah perspektifnya lebih dulu.

Pengalaman yang disampaikan 12 pimpinan lembaga di berbagai daerah yang diundang ke Jakarta oleh The Asia Foundation dan Kedutaan Besar Belanda untuk menyampaikan pengalaman mereka mendampingi masyarakat, pemerintah, maupun DPRD di berbagai daerah memberi harapan bahwa perubahan dapat dilakukan melalui akar rumput.

Pengalaman Fitriyanti dari organisasi Limpapeh, Padang, Sumatera Barat, memperlihatkan bahwa lembaga adat seperti nagari dan bundo kandung dapat menjadi pintu masuk untuk terjadinya perubahan.

Limpapeh mendampingi enam nagari di Kabupaten Solok, tetapi enam nagari lain ternyata ingin ikut di dalam pendampingan ini. Bundo kandung adalah lembaga yang beranggotakan perempuan Minang di suatu nagari yang fungsinya diajak berunding, musyawarah, dan memutuskan berbagai persoalan di tingkat nagari.

Saat memulai pendampingan tiga tahun lalu, masyarakat memandang yang dapat menjadi anggota bundo kandung hanya perempuan "berdarah biru", yaitu istri datuk atau istri penghulu dan juga hanya perempuan dewasa yang sudah menikah yang dapat menjadi anggota bundo kandung.

Perlahan-lahan dengan cara antara lain mengikuti berbagai kegiatan adat di nagari, persepsi itu diubah. Pertanyaan seperti bagaimana dengan posisi perempuan lain yang berada di nagari, yaitu perempuan yang belum atau tidak menikah, dimunculkan. Lagi pula, semua perempuan di nagari memiliki suku sehingga seharusnya menjadi anggota bundo kandung. Alhasil, perlahan-lahan perempuan biasa, seperti perempuan petani atau pengurus posyandu, menjadi anggota bundo kandung.

Pendekatan yang dilakukan adalah mengembalikan pada nilai-nilai budaya setempat yang menempatkan perempuan pada posisi terhormat, yaitu penjaga harta pusaka, dalam sistem matrilineal atau pewarisan melalui garis ibu. Sayangnya, demikian Fitri, di dalam sistem itu yang berkuasa tetap para mamak yang notabene adalah laki-laki. Mamak melindungi kemenakan perempuannya, tetapi kearifan ini juga menempatkan perempuan di bawah kekuasaan mamak (laki-laki), ayah, dan suami.

Dengan menguatkan bundo kandung, sasarannya adalah perempuan mampu melakukan transformasi sosial di nagari, mampu mereinterpretasi nilai- nilai budaya yang mendiskriminasi perempuan, dan dapat ikut mengontrol dalam pembangunan nagari.

Meskipun Fitri menyebut hasil yang dicapai masih dalam tahap awal, tetapi ide tentang peran bundo kandung yang ikut dalam musyawarah dan pengambilan keputusan mulai dilaksanakan. Dana anggaran umum nagari, misalnya, mulai dialokasikan untuk organisasi bundo kandung di nagari Cupak, Paninggahan, dan Salayo. Sedangkan di lembaga kerapatan adat nagari yang beranggotakan para cerdik cendekia sudah ada ustadzah dan perempuan menjadi kepala sekolah.

Anggaran jender

Pengalaman serupa tetapi tak sama muncul dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bila Sumatera Barat memiliki "keuntungan" dengan bundo kandung sebagai pintu masuk, menurut Sarah Lery Mboeik, di NTT budaya patriarkhi amat kental.

Statistik provinsi itu memperlihatkan jumlah penduduk perempuan lebih besar, yaitu 2.070.405 jiwa dan laki-laki 2.013.234 jiwa. Dari sisi kesehatan, angka kematian ibu melahirkan besarnya 554 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas angka nasional yang 307. Akses perempuan terhadap pekerjaan di ruang publik juga lebih rendah daripada laki-laki, yaitu buruh laki-laki ada 16,18 persen dan berusaha sendiri 58,6 persen. Buruh perempuan hanya ada 6,74 persen dan yang berusaha sendiri 19,69 persen dari angkatan kerja.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi wilayah kerja Piar yang dipimpin Sarah Mboeik, jumlah penduduk miskinnya terus bertambah tiap tahun, yaitu 61.130 orang tahun 2002, menjadi 62.740 orang (2003), dan 68.881 orang (2004). Kebanyakan dari mereka yang miskin adalah perempuan, dan kabupaten ini juga menjadi daerah penyumbang tenaga kerja perempuan ke luar negeri.

Daerah ini juga merupakan tempat terjadinya kasus-kasus kurang gizi pada anak balita. Prevalensi anak kurang gizi dan gizi buruk mencapai 40,22 persen, serta ibu hamil kurang energi kronis dan menderita anemia gizi besi mencapai 32,6 persen dan 22,94 persen dari total ibu hamil.

Di luar itu, angka kekerasan terhadap perempuan juga tinggi. Salah satunya adalah tradisi sifon yang dibenarkan oleh adat, yaitu setiap laki-laki yang baru disunat dibolehkan mencari "pendingin" pada perempuan mana pun. "Banyak yang melapor, namun hanya sampai di tingkat kepolisian, tidak dilanjutkan ke pengadilan," kata Mboeik.

Di dalam situasi itu, Piar mendampingi masyarakat perempuan untuk mengkritisi anggaran pemerintah kabupaten. Ternyata, alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja administrasi umum, yaitu kira-kira tiga kali lipat daripada anggaran pembangunan.

Untuk membongkar budaya yang mendiskriminasi perempuan itu, Piar sebagai lembaga independen yang mengadvokasi hak masyarakat adat dan masyarakat marjinal di Timor Barat mengajak perempuan untuk mendefinisikan apa yang disebut miskin melalui kacamata mereka. Peningkatan kapasitas juga dilakukan pada pemerintah lokal selain pendampingan komunitas.

Dalam masa kerja tiga tahun, Mboeik mengatakan belum ada hasil yang nyata sebab kerja membongkar budaya berarti membongkar cara berpikir dan melihat persoalan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran belanja daerah masih rendah, dan terutama perempuan hanya datang untuk kerja domestik, bukan menentukan agenda, apalagi mengambil keputusan.

Namun, cercah harapan tetap ada. Beberapa anggota eksekutif dan legislatif mulai menyadari pentingnya penyusunan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin dan masyarakat pun mau terlibat dalam proses advokasi anggaran berperspektif jender.

Meskipun demikian, kerja ini memang tidak mudah. Ketika anggaran disusun, yang terjadi justru meningkatnya anggaran untuk perempuan melalui kegiatan PKK. Padahal yang diperlukan adalah anggaran berperspektif jender.

"Para perempuan (miskin) itu mengatakan, yang diperlukan adalah pengadaan air bersih di desa mereka bila partisipasi pendidikan perempuan ingin ditingkatkan. Alasannya, mengambil air adalah tugas domestik perempuan dan untuk mengambil air mereka harus jalan delapan kilometer. Berangkat dari rumah pukul 05.00, sampai di rumah pukul 10.00. Bila kemudian anak perempuan ke sekolah pada jam itu, dia ditolak oleh sekolah," tutur Mboeik.

Begitu juga ketika anggaran pendidikan dinaikkan, partisipasi pendidikan perempuan belum tentu meningkat sebab sekolah menganut jam sekolah pukul 07.00-13.00. Jam sekolah itu tidak menampung kebutuhan perempuan karena pada masyarakat yang masih sangat patriarkhal, adalah tugas perempuan mengumpulkan kayu bakar pada pagi hari untuk memasak, tutur Mboeik.