Eviota (1992) dalam The Political Economy of Gender, Women and the Sexual Division of Labour in the Philippines membagi kerja dalam dua tipe: that which is productive, or work for exchange, and that which is reproductive, or work for use and the satisfaction of immediate needs.

Menurut Eviota, kerja produksi dan reproduksi keduanya berperan penting dalam proses bertahan (survival) dan pembaruan (renewal) manusia. Kerja produksi berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan. Kerja reproduksi adalah kerja "memproduksi manusia", bukan hanya sebatas masalah reproduksi biologis perempuan, hamil, melahirkan, menyusui, namun mencakup pula pengasuhan, perawatan sehari-hari manusia baik fisik dan mental, kesemuanya berperan penting dalam melahirkan dan memampukan seseorang untuk "berfungsi" sebagaimana mestinya dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam sistem kapitalisme yang berlaku dewasa ini terdapat kecenderungan kuat untuk memisahkan kerja produksi dan reproduksi, di mana kedua pekerjaan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Kerja produksi dianggap tanggung jawab laki-laki, lazimnya dikerjakan di luar rumah. Kerja reproduksi dianggap tanggung jawab perempuan, dikerjakan di dalam rumah.

Kembali saya meminjam tiga dari enam butir pemikiran Eviota tentang posisi perempuan dalam sistem kapitalis modern, yaitu sebagai berikut.

Pertama, women relegation to household work and the fact that this work is not valued. Semua tentu setuju kemulian pekerjaan rumah tangga dan profesi ibu rumah tangga, hingga ibu rumah tangga mendapat gelar "ratu rumah tangga". Namun, menjadi pertanyaan mengapa "pekerjaan mulia" tersebut sebagian besar dibebankan hanya kepada perempuan. Demikian pula sebutan "ratu" seharusnya berimplikasi pada peran perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Pada kenyataannya, bukan perempuan yang lebih berperan dalam pengambilan keputusan penting, melainkan laki-laki.

Kedua, women are seen and often perceived themselves as secondary productive workers because of their primary responsibility in the home. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyebutkan, suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah pengurus rumah tangga. Akibatnya, pada saat perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi di sektor publik, keterlibatan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang sekunder.

Ketiga, women are paid lower wages than men because their paid labour is considered a supplementary activity. Diskriminasi terbuka seperti pembedaan upah karyawan laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama sering kali menggunakan pembenaran "perempuan bukan pencari nafkah utama" atau "perempuan adalah tanggungan suami". Diskriminasi terselubung, misalnya penghapusan hak karyawan perempuan untuk mendapat tunjangan keluarga dan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga memakai pembenaran yang sama. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak membenarkan diskriminasi tersebut, namun di lapangan "kalah" oleh manipulasi ideologi jender. Fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) seolah "terlupakan".

Norma yang berlaku dewasa ini kerja reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang sewajarnya bertanggung jawab dalam arena domestik. Institusi pendidikan, agama, media massa, mendukung pula pandangan ini. Jarang yang mempertanyakan secara terbuka "kodrat" tersebut. Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Keterlibatan perempuan dalam kerja produksi tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di sektor reproduksi. Dengan kata lain, tidak mengundang laki-laki untuk berkontribusi lebih besar dalam kerja reproduksi. Kerja perempuan terutama di sektor reproduksi tidak pernah diperhitungkan dalam data perekonomian dan statistik. Jika kerja tersebut diperhitungkan, niscaya akan mematahkan mitos "laki-laki adalah pencari nafkah utama".

SUATU saat penulis berbincang-bincang dengan rekan dari Singapura perihal masalah yang dihadapi Pemerintah Singapura dewasa ini berupa rendahnya angka kelahiran. Singapura adalah salah satu negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia. Pada tahun 2003 perempuan Singapura usia 15-44 tahun rata-rata memiliki 1,26 anak (Biro Statistik Singapura). Angka ini sangat rendah dibandingkan situasi tahun 1960-1965, pada saat perempuan Singapura rata-rata memiliki 4,9 anak sepanjang hidupnya (World Resources Institute).

Di Australia, data Biro Statistik Australia menunjukkan pada tahun 2002 perempuan rata-rata memiliki 1,7 anak sepanjang hidupnya, kurang dari separuh jika dibandingkan dengan situasi pada tahun 1961 sebesar 3,6. Indonesia juga mengalami penurunan tingkat kesuburan. Pada tahun 1960-1965 perempuan Indonesia rata-rata memiliki 5,4 anak sepanjang hidupnya, pada tahun 2000-2005 turun menjadi 2,3 (World Research Institutes).

Ada banyak faktor penyebab turunnya tingkat kesuburan. Program KB, peningkatan standar hidup, semakin tingginya pendidikan perempuan, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Di luar faktor-faktor tersebut, faktor lain yang juga berkontribusi terhadap penurunan tersebut adalah pertama, persepsi dan penghargaan terhadap perempuan dan kerja reproduksi. Kedua, rendahnya partisipasi laki-laki dalam kerja reproduksi di dalam rumah tangga

Baru-baru ini sebuah stasiun TV Australia membahas masalah rendahnya tingkat kesuburan dikaitkan dengan isu jender. Siaran tersebut antara lain menyoroti masalah "devaluasi" nilai keibuan dan kenyataan pekerjaan domestik pengasuhan anak yang kalah pamor dibandingkan kerja di sektor publik. Karier lebih menarik dan lebih "dihargai" ketimbang berkutat dengan urusan anak dan rumah tangga.

Sebenarnya di banyak tempat terjadi "perendahan" terhadap kerja reproduksi biologis perempuan, meskipun perempuan telah mencurahkan begitu banyak waktu dan energi. Contohnya pernyataan "buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur" atau "si X (perempuan) mah paling juga kawin terus ngurus anak".

DI sektor publik sering kali sistem yang ada "tidak mendukung" perempuan (dan laki-laki) bekerja untuk dapat pula melakukan kerja reproduksi secara optimal sekaligus. Jam kerja panjang, ketiadaan sarana penitipan anak di tempat kerja, dan kesulitan perempuan bekerja untuk menyusui anaknya, adalah beberapa contoh nyata. Meskipun cuti melahirkan telah diberlakukan secara luas, masih ada yang merasa rugi memberi cuti melahirkan kepada karyawan perempuan. Diskriminasi terselubung dilakukan guna menghindari pemberian cuti tersebut antara lain dengan preferensi tidak tertulis mengutamakan merekrut karyawan laki-laki atau karyawan perempuan lajang.

Situasi di sektor publik sering pula tidak ramah keluarga, baik terhadap karyawan perempuan maupun laki-laki. Memberikan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap pemborosan dan inefiesiensi. Berkomitmen tinggi terhadap anak dan keluarga dipandang tidak kompatibel dengan dunia kerja.

Ternyata, kerja reproduksi yang sebagian besar dilakukan perempuan berperan sangat penting guna keberlanjutan suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Perlu perbaikan sistem sosial secara menyeluruh agar jangan sampai suatu bangsa atau lebih parah lagi umat manusia punah, hanya karena berkeluarga dan memiliki anak menjadi semakin tidak menarik. Sangat penting pula demokratisasi institusi keluarga, termasuk di dalamnya peningkatan peran serta laki-laki dalam kerja reproduksi dalam rumah tangga.

Indraswari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Sedang Menempuh Program Doktor di The Australian National University, Canberra