Sawah Kering, Ratusan Wanita dari Pantura Pungut Sisa Sayuran; Perempuan Pantura Tak Pernah Menyerah. Demikian judul liputan berturut-turut di halaman satu Kompas (1-2/9/3).

Meskipun bukan berita baru, berita ini tetap membuat miris. Diberitakan ratusan perempuan dari pantura Jawa Barat beramai-ramai menjadi pemungut sisa sayuran atau buruh pemetik cabai di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Apa yang menimpa perempuan pedesaan? Mengapa kemiskinan menjadi wajah perempuan? Mengapa di bumi yang kaya raya ini, perempuan terjerembab dalam kemiskinan?

Dalam skenario pembangunan patriarki di mana pertumbuhan ekonomi menjadi panglima, nasib rakyat tergantung pada kekuatan modal dari negara maju. Neoliberalisme dengan resep dasar deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi sekilas tidak bermakna. Tetapi, implementasi resep ini adalah hegemoni pasar, kekerasan, penindasan, monopoli pasar, dan aturan perdagangan, pemaksaan pendekatan seragam, dan masif.

Pembangunan bendungan, misalnya, menjadi contoh pembangunan yang tak pernah sepi dari oposisi rakyat karena sejak semula lebih sebagai alat kontrol air pada petani. Umumnya investasi didapat dari utang luar negeri dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Demikian pula perkebunan yang meningkat drastis sampai 17 juta hektar pada tahun 1999. Sementara sawah tetap berkisar pada 8,1 juta hektar sejak tahun 1970-an, tidaklah terlepas dari agenda neoliberalisme karena investasi perkebunan cepat memberi untung, meski menggusur rakyat, melakukan monokulturisasi tanaman, dan hanya pro-pengusaha besar.

Revolusi Hijau sejak tahun 1960-an awalnya berhasil mengantar Indonesia sebagai negara swasembada beras tahun 1984. Sepuluh tahun kemudian, hingga detik ini, kita kembali mengimpor beras. Jelaslah, kita mengalami kerugian material tak terhingga, begitu pula yang imaterial. Kini pertanian tergantung pada teknologi yang diproduksi oleh perusahaan multinasional. Tanah terdegradasi dan mata rantai kehidupan rusak. Sementara harga pupuk makin mahal, harga gabah jarang naik secara signifikan.

Dampak bagi perempuan

Kenyataan menunjukkan, eksploitasi lingkungan secara langsung dan khas berdampak pada perempuan. Kisah ratusan perempuan di atas adalah sepenggal kisah miskinnya perempuan dalam arti luas. Revolusi Hijau memaksa penggunaan bibit unggul sehingga pemilihan bibit yang tadinya dikuasai perempuan kini tersingkir. Pemaksaan jenis tanaman tertentu meminggirkan perempuan karena pengetahuannya atas keanekaan tanaman tidak lagi dihargai. Ditambah mekanisasi intensif, mengabaikan eksistensi perempuan karena tidak diperhitungkan kapasitas, kemampuan, dan struktur tubuhnya.

Penggunaan huller, menyingkirkan pemakaian ani-ani, diganti sabit yang lebih berat sehingga perempuan kehilangan atau bertambah beban pekerjaannya. Perempuan tersingkir ketika peralatan modern diperkenalkan dan diasosiasikan dengan peran laki-laki, sementara akses perempuan pada pengambilan keputusan tetap tak ada.

Demi bertahan hidup, perempuan menjadi buruh tani dengan beban kerja berlebih, upah minim, dan risiko kerja tinggi. Perempuan kemudian terdesak bekerja di sektor yang tak terlindungi dan eksploitatif, yaitu dengan bermigrasi. Inilah yang menjelaskan mengapa kantong kemiskinan pedesaan juga menjadi daerah asal buruh migran, pekerja seks, dan pekerja sektor informal. Perempuan bermigrasi mencari kerja meningkat tajam dalam dekade terakhir. Umumnya terjerembab menjadi korban perdagangan. Selain itu, dalam berbagai konflik lingkungan, perempuan menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan, seperti peristiwa Bulukumba baru-baru ini.

Hilangnya hutan alam menyebabkan musnahnya tradisi lokal, di mana perempuan mempunyai keahlian khusus. Perempuan Dayak, juga perempuan adat di belahan Indonesia lainnya, mampu mengidentifikasi dan memelihara plasma nutfah. Pertanian adalah kekuatan dan kearifan mereka. Perempuan Dani di Papua dapat mengidentifikasikan 70 jenis umbi-umbian dan perempuan Moi di Sulawesi Tengah mampu mengidentifikasi 40 jenis tanaman obat serta cara menggunakannya.

Jika komunitas lokal kehilangan teritori adatnya, pengetahuan mereka menjadi tidak berarti. Industri perkayuan dan pertambangan mengakibatkan mereka kehilangan sumber penghidupan, perlindungan, dan kepercayaan diri dalam skala masif. Mereka dipaksa menerima pekerjaan apa pun. Di berbagai area HPH di Kalimantan, banyak perempuan Dayak terlibat kawin kontrak. Mereka "menikah" dengan pekerja industri perkayuan dan ditelantarkan segera setelah kontrak pekerja selesai.

Menegakkan keadilan

Sebagian realitas jutaan perempuan Indonesia dan di belahan dunia ketiga lain sesungguhnya sangat jelas memperlihatkan skenario globalisasi lewat politik pengelolaan lingkungan yang patriarkis menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Pembangunan tidak lain dan bukan adalah bentuk ideologi patriarkis yang memenderitakan perempuan dan merusak lingkungan negara dunia ketiga. Karena itu, penting melihat keterkaitan sangat kuat antara perempuan dan lingkungan, serta membangun kehidupan dengan nilai ekologis, feminis, dan sosialis (Shiva: 1988).

Kerusakan lingkungan dan penderitaan perempuan tidak dapat diukur dari segi material. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak hari ini, tetapi juga masa depan yang suram. Pembangunan dipandang sebagai rekayasa laki-laki yang merugikan perempuan dan lingkungan karena mengabaikan alternatif, pengetahuan lokal, khususnya pengetahuan perempuan (Mies dan Shiva: 1993). Neoliberalisme menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemiskinan pada perempuan dalam arti seluas-luasnya.

Paparan di atas juga merefleksikan bahwa cara pandang yang dipegang pemerintah dan sebagian besar aktivis lingkungan (termasuk agraria) yang mengasumsikan perempuan dan laki-laki sama secara absolut adalah tidak tepat. Pandangan ini tidak hanya mengaburkan analisis terhadap kompleksitas persoalan, watak patriarkis, struktur, kelas, dan jender, namun lebih parah lagi, mengakibatkan semakin langgengnya kondisi ketidakadilan perempuan.

Dengan demikian jelas, struktur patriarkis adalah sebuah keharusan. Untuk itu, pertama, politik pengelolaan lingkungan saat ini dan ke depan harus diarahkan untuk menjamin tegaknya hak perempuan atas pengelolaan lingkungan. Ini berarti menjadikan perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perumusan dan pelaksanaan politik pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, berkesetaraan, dan berkemanusiaan.

Kedua, penting bagi gerakan lingkungan menguatkan perspektif dan pelibatan perempuan, sebaliknya penting bagi gerakan perempuan menguatkan analisis ekonomi-politik, termasuk soal lingkungan, agar analisis ketidakadilan perempuan menjadi lebih jernih dan komprehensif. Dari proses peleburan kotak gerakan lingkungan dan perempuan ini, potret persoalan perempuan pedesaan, tani, nelayan, adat, miskin, dapat dikenali, dianalisis, dan dicari pemecahannya dengan lebih tajam.

Ketiga, gerakan perempuan dan lingkungan sudah semestinya mengagendakan advokasi menuntut tanggung jawab negara memenuhi hak rakyat (perempuan) dan penolakan skenario neoliberalisme.

Keempat, perlu reformasi sistem hukum lingkungan untuk menjawab tumpang tindih kebijakan dan ketidakberpihakan hukum pada rakyat miskin (perempuan). Selain itu perlu dibentuk tribunal lingkungan untuk menyelesaikan kasus lingkungan.

R Valentina Direktur Institut Perempuan, Anggota Presidium Aliansi (Aliansi Aktivis Lingkungan Indonesia)