|
Fudamentalisme Gaya Baru?
GANTI pemerintahan ganti kebijakan.
Itulah yang terjadi di Amerika Serikat. Setelah era Clinton dari
Partai Demokrat berlalu digantikan administrasi Presiden George W
Bush dari Partai Republik, kebijakan soal seks-khususnya abstinensia
bagi kaum remaja yang belum menikah- kini jadi urusan negara.
MAJALAH Newsweek edisi 9 Desember 2002 menurunkan laporan khusus
bahwa Bush menginginkan dukungan dunia bagi globalisasi nilai-nilai
keluarga Amerika, atau paling tidak nilai-nilai keluarga Bush.
Ketika menjadi calon presiden ia mengkampanyekan pandangannya yang
antiaborsi. Kini sebagai presiden, ia ingin mengesankan bahwa ia
adalah seorang pemimpin moral, bukan hanya bagi bangsa Amerika
tetapi juga untuk dunia. Tahun depan Bush berniat mendorong kampanye
abstinensia secara nasional dengan anggaran sebesar 135 juta dollar-meningkat
dari hanya 60 juta dollar untuk tahun 1998.
Tak heran jika acara Konferensi Kependudukan AsiaPasifik (APPC) V di
Bangkok tanggal 10-17 Desember lalu berlangsung dengan alot karena
delegasi AS ingin memaksakan agar sikap pemerintahnya yang
antiaborsi dan tak setuju seks premarital di kalangan remaja
didukung negara-negara peserta lain. Ternyata delegasi AS kecele.
Sikap mereka meminta revisi istilah "hak-hak reproduksi"
dan "aborsi tak aman" yang telah dibakukan di Konferensi
Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo tahun
1994 ditolak oleh
semua delegasi. Nota tekanan yang dikirim Kedutaan Besar AS ke
departemen luar negeri berbagai negara termasuk Indonesia juga tidak
mempan.
Untunglah delegasi Indonesia masih menyelamatkan muka delegasi AS
yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri-nya Arthur E Dewey.
Berkat mediasi yang dilakukan Dr Siswanto Agoes Wilopo, Deputi
Kepala BKKBN bidang KB dan Kesehatan Reproduksi yang terpilih
menjadi Rapporteur General, akhirnya delegasi AS sepakat menempatkan
catatan kaki reservasinya untuk tidak mereafirmasi Rencana Aksi APPC
V hanya pada lampiran dokumen.
Sikap delegasi AS melunak setelah mereka tahu dalam voting yang
diikuti 35 negara, hanya AS yang menyatakan tidak setuju terhadap
rumusan paragraf F (hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi) dan
paragraf G (kesehatan reproduksi remaja), 32 negara lain setuju,
sedang dua negara abstain yaitu Sri Lanka dan Nepal. Kabarnya dua
negara kecil ini amat
membutuhkan dukungan AS menghadapi ancaman negara tetangga mereka
yang jauh lebih besar, India.
Menurut Siswanto, sebenarnya Ketua delegasi AS, Arthur E Dewey lebih
moderat dibanding anak buahnya sendiri, Louise Oliver yang mengurus
masalah kebijakan kependudukan internasional. "Dewey masih mau
memahami bahwa upaya membantu menekan korban aborsi tak aman itu
adalah upaya kesehatan masyarakat, sementara Oliver melihat itu
sebagai masalah hukum," katanya.
Sikap pemerintah AS yang Pro-Life bakal mempersulit posisi lembaga
multilateral seperti UNFPA (Dana PBB Untuk Kependudukan) yang bakal
tak memperoleh kucuran dana lagi dari AS. AS merasa dana yang
disumbangkannya ke UNFPA tak bisa dikontrolnya secara langsung jika
oleh UNFPA diberikan kepada suatu negara yang pro-aborsi tak
sukarela.
AS juga menyetop bantuannya untuk LSM internasional bidang KB
seperti IPPF (Federasi Keluarga Berencana Internasional) yang
dinilai Pro-Choice. Tak heran jika Dijen IPPF Dr Steven W Sinding
amat pedas mengecam Pemerintah AS di APPC V, yang ditudingnya telah
membalikkan komitmen global yang didukungnya di ICPD. "Di
konferensi ini satu delegasi secara terus-menerus menyatakan bahwa
Program Aksi ICPD mempromosikan
aborsi. Padahal, ini sama sekali tidak benar. Puluhan negara di mana
aborsi ilegal mendukung Program Aksi ICPD karena mereka memahami
bahwa istilah pelayanan
kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
termasuk aborsi hanya berlaku untuk di negara-negara yang menganggap
aborsi legal," kata Sinding. Pendapat senada dikemukakan oleh
Direktur Eksekutif UNFPA Thoraya Ahmed Obaid asal Arab Saudi, bahwa
setiap negara memiliki hak dan kebebasan untuk membuat undang-undang
berkaitan dengan semua aspek kesehatan reproduksi, termasuk aborsi.
Dari segi bahasa hukum, pandangan delegasi AS memang tak bisa sama
sekali disalahkan. Dewey dalam sanggahannya pada pertemuan tingkat
menteri APPC V hari Senin (16/12) mengutip pendapat Presiden Bush
bahwa AS mendukung kesakralan kehidupan dari konsepsi hingga
kematian.
Masyarakat AS dikatakan Bush memiliki kewajiban untuk mempertahankan
mereka yang paling rentan dan lemah, yang tak sempurna, dan bahkan
yang tak dikehendaki. Bayi-bayi yang digugurkan harus diberi
kesempatan untuk hidup dan dilindungi oleh hukum. Tentang under-age
sex, sikap Pemerintah AS yang mengkampanyekan hanya program
abstinensia juga dikecam oleh Sinding.
"Kebijakan itu sama sekali keliru. ICPD mendukung program yang
akrab dengan kaum remaja untuk memahami konsekuensi seks tak aman
dan mendorong perilaku bertanggung jawab, termasuk abstinensia.
Tetapi kita semua tahu bahwa banyak kaum muda tetap akan melakukan
hubungan seks, kendati kita orang dewasa suka atau tidak,"
ujarnya.
Sinding sendiri sebagai warga AS menyatakan kecewa dengan
pemerintahnya sekarang yang dinilainya amat puritan dan konservatif.
Ia akan berjuang mengubah lagi agenda AS untuk kependudukan dan soal
seks jika pemerintahan berganti lagi ke kubu Partai Demokrat. (Irwan
Julianto)
sumber:
Aids-ina
kembali
ke atas
kembali
ke index informasi |
