Diskriminasi merupakan faktor penting penyebab kemiskinan dan pengucilan sosial, begitu pesan Direktur Eksekutif UNFPA Dr Thoraya Ahmed Obaid, melalui siaran pers peluncuran Laporan UNFPA 2005 pada 12 Oktober 2005.

Laporan berjudul The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and The Millenium Development Goals (MDGs) itu menegaskan bahwa kesetaraan berbasis gender, hak reproduksi, dan pemenuhan semua sasaran MDGs mutlak untuk mewujudkan situasi yang manusiawi seluruh warga dunia. Pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya untuk perempuan, anak perempuan, remaja dan dewasa muda adalah hal yang sangat mendesak.

Sasaran ketiga MDGs, yakni mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya merupakan tujuan, tetapi harus terintegrasi di dalam tujuh tujuan lainnya. Tanpa itu, tujuan MDGs tak akan tercapai, tegas Deputi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Yusuf Supiandi.

Laporan UNFPA menggedor kemacetan berpikir yang menganggap dampak kemiskinan dan berbagai turunannya sama pada semua segmen manusia. Ini mengingatkan pada Laporan Pembangunan Manusia (HDR) Program Pembangunan PBB, UNDP tahun 1995, yang mengetuk kesadaran manusia tentang kesetaraan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

Menurut Laporan UNFPA, kekerasan berbasis gender adalah sumber dari segala sumber yang merusak dan menghancurkan manusia beserta kemajuan apa pun yang telah dicapai. Ia membunuh dan membahayakan perempuan dan anak perempuan sejak lahir, bahkan sejak berada di dalam kandungan. Di Asia, setidaknya 60 juta anak perempuan hilang oleh praktik-praktik pemilihan jenis kelamin, pembunuhan bayi, penelantaran, dan berbagai tindak kekejian lainnya.

Kekerasan mengikuti sepanjang kehidupan perempuan. Setiap tahun sekitar 800.000 orang diperdagangkan untuk dieksploitasi, 80 persennya perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan dengan cara memerangkap dan menculiknya untuk bisnis seks. Kekerasan lain terbisukan di dalam bilik kukuh bernama keluarga.

Satu dari lima perempuan pernah diperkosa dan mengalami upaya pemerkosaan. Satu dari tiga pernah mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Sulit memperkirakan besarnya kerugian karena yang sudah dihancurkan sulit diperbaiki. Hitungan ekonomis mencakup hilangnya masa pendidikan dan produktivitas di AS saja mencapai 12,9 miliar dolar AS per tahun.

Kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah tolok ukur kesetaraan. Kekerasan berbasis gender membuat berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi tak bisa diselesaikan. Inilah penyebab utama kematian dan berbagai penyakit perempuan berusia 14-44 tahun di dunia. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang meninggal saat melahirkan kemungkinan meninggal prematur antara tiga sampai 10 kali. Sekitar 99 persen kejadian itu berlangsung di negara berkembang.

Di Indonesia, data resmi angka kematian ibu melahirkan (AKI) adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Asia. Untuk lebih mudah memahaminya, sekitar 20.000 perempuan meninggal per tahun atau 5,55 per hari akibat kehamilan dan sebab-sebab yang terkait dengan kehamilan.

Kepala Perwakilan UNFPA di Jakarta Bernard Coqeilin dalam acara peluncuran laporan tersebut di Jakarta, Rabu (12/10), mengingatkan, angka itu adalah angka rata-rata, tidak bisa diperlakukan sebagai angka sebenarnya karena disparitas yang tinggi antarwilayah. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004 menyebut AKI di Papua lebih dari 1.000 per 100.000 kelahiran hidup.

Dr Kartono Muhamad dari Yayasan Kesehatan Perempuan mengingatkan, AKI tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan reproduksi yang mencakup setiap tahapan dari perkembangan fisik sejak balita sampai usia lanjut. Angka cacingan di kalangan anak-anak masih sangat tinggi, ujarnya. Cacingan menyebabkan anemia saat remaja dan dewasa, ancaman terbesar ibu hamil.

Pada Konferensi Internasional tentang Pembangunan dan Kependudukan (ICPD) di Kairo tahun 1994, pemerintah dari lebih 120 negara berjanji menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi semua orang tanpa diskriminasi, secepat mungkin, paling lambat tahun 2015.

Dari konferensi itu lahir konsensus global bahwa hak reproduksi adalah hal paling utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

AKI memperlihatkan dampak tragis dari kemiskinan dan ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan. Semakin miskin dan semakin tidak setara hubungan kekuasaan itu, semakin tinggi AKI di suatu negara. Di Sub Sahara Afrika, misalnya, satu dari 16 perempuan menghadapi risiko kematian dari komplikasi akibat kehamilan. Di negara-negara dengan situasi yang lebih baik, risikonya satu dari 2.800.

Laporan tersebut menyatakan, setiap tahun 76 juta kehamilan tak diinginkan terjadi di negara berkembang, 19 juta di antaranya berakhir dengan aborsi tidak aman, penyebab utama kematian ibu.

Kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan membuat perempuan dan anak perempuan rentan terinfeksi HIV. Saat ini separuh dari 40 juta orang yang hidup dengan HIV adalah perempuan. Padahal, ketika HIV/AIDS muncul tahun 1980-an sebagai masalah kesehatan masyarakat, sebagian besar yang terinfeksi adalah laki-laki. Kenaikan terbesar terjadi di kalangan usia muda antara 15-24 tahun. Karena itu, pencegahan HIV di antara perempuan hamil sangat krusial.

Laporan itu menekankan kemitraan dengan laki-laki. Dalam ketiadaan obat dan penyembuhan, perubahan tingkah laku laki-laki sangat penting untuk mencegah penyebaran virus HIV. Perawatan dan dukungan laki-laki yang memiliki informasi akan memperbaiki kualitas kehamilan perempuan dan kelahiran anak. Laki-laki dan anak laki-laki harus diberi pemahaman bahwa apa pun yang mereka lakukan terhadap orang lain akan selalu terkait dengan kemanusiaan mereka sendiri.

Di Indonesia, komitmen memenuhi keputusan ICPD menurun. Para tokoh belum memahami kesepakatan yang ditandatangani di ICPD, khususnya dalam upaya mengurangi aborsi ilegal tidak aman. Pendekatan pencegahan, seperti penggunaan kondom, juga masih banyak ditolak, tegas dr Kartono.

Komitmen politik untuk mencapai sasaran MDGs juga rendah, kata Kartono. Semuanya masih sebatas retorika. Pandangan konservatif menguat di kalangan tokoh agama dan politik, partisipasi masyarakat rendah, dan situasi ekonomi kian runyam. Dengan gambaran seperti itu, perempuan dan kelompok muda, lebih-lebih dari kelompok terpinggirkan, akan berada dalam situasi kemanusiaan yang kian kritis.