|
Depan
> Keluarga Berencana
Pria Harus Disasar Ber-KB Demi Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Dr Sumarjati Arjoso SKM minta petugas pelaksana keluarga
berencana (KB) lebih meningkatkan penyasarannya kepada kaum pria, untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik.
Kesetaraan pria dalam ber KB masih rendah, oleh karena itu perhatian
harus lebih besar diarahkan pada pelayanan kaum pria untuk menuju
kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik, katanya kepada wartawan di
Denpasar, Rabu.
Seusai membuka Rakerda BKKBN Bali, ia menyebutkan, angka kesertaan pria
dalam ber KB secara nasional sangat sedikit hanya 1,3 persen, sedangkan
untuk Bali mencapai 1,74 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Tetapi belum dikatakan baik.
Banyak hal yang harus dilakukan dalam menekan jumlah penduduk,
sekaligus membangun keluarga yang berkualitas. Khusus pembangunan sumber
daya manusia yang dicerminkan dalam Indek pembangunan manusia (IPM), di
Bali cukup baik.
Peringkat IPM di Bali mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan
propinsi lain di Indonesia, dari urutan kesepuluh tahun 1999 menjadi
peringkat kesembilan tahun 2002, ini berarti ada kemajuan, kata Sumarjati
bangga.
Kenaikan peringkat IPM sangat memungkinkan bagi Bali, karena semakin
membaiknya komponen-komponennya, seperti angka harapan hidup yang mencapai
70 tahun, angka melek huruf sekitar 84 persen dan angka pengeluaran riil
perkapita Rp596 ribu.
Menurut dia, walau ada peningkatan di Bali masih perlu digenjot
mengingat IPM Indonesia sangat rendah, karena masih berada di urutan 111
dari 117 negara. Oleh sebab itu, setiap kabupaten perlu menyusun
langkah-langkah perbaikannya.
Gubernur Bali Dewa Beratha dalam sambutan tertulisnya, menyambut baik
prakarsa BKKBN Pusat untuk melakukan assesmen terhadap indikator dan
instrumen pendataan keluarga yang disesuaikan dengan hasil BPS dan milik
BKKBN.
Hal itu penting, untuk menjembatani kepentingan bersama antarsektor dan
antardaerah terutama dalam menentukan keluarga miskin, sebab penanganan KB
akan mengutamakan penggarapan keluarga miskin, ujar Beratha. (Ant/OL-1)
Sumber:
Media
Indonesia Online
kembali
ke atas
kembali
ke index keluarga berencana
|
