Lemah, Implementasi Kebijakan Program KB

Komitmen pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk cukup bagus. Fakta itu dapat dilihat dari upaya pemerintah melakukan revitalisasi program keluarga berencana (KB) dan pos pelayanan terpadu (posyandu).

"Namun sayangnya, perintah Presiden tidak segera direspons jajarannya. Hal itu terhambat oleh berbagai ketidakpastian dari implementasi kebijakan tersebut," kata mantan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Rachmat Sentika kepada Antara di Jakarta, Minggu (19/11).

Sebagai konseptor posyandu, Rachmat menilai pemerintah telah melakukan revitalisasi. Revitalisasi posyandu telah dicanangkan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) 12 November 2005 dan HKN 2006 dengan dicanangkannya 12 ribu desa siaga.

Namun fakta di lapangan, menurut Rachmat, program yang dicanangkan pemerintah tidak diimplementasikan secara optimal. Bahkan sebagian besar kabupaten dan kota belum melakukan program revitalisasi posyandu. Penyebabnya, pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak memiliki infrastruktur dan sistem manajemen.

Rachmat sependapat dengan mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Haryono Suyono. Haryono menekankan perlunya perbaikan komitmen program KB yang semakin mengendur.

Haryono mengatakan program revitalisasi posyandu harus didukung persiapan infrastruktur dan sistem manajerial, seperti ketersediaan kartu menuju sehat (KMS) yang diperlukan untuk menjalankan posyandu dan menimbang balita.

Sebagian besar kabupaten/kota tidak menyediakan KMS ini. Ada yang berpendapat, KMS akan diganti dengan buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Tetapi pedoman dan petunjuk pelaksananya belum sampai.

"Bagaimana posyandu bisa dijalankan dan bagaimana gizi buruk bisa ditangani, KMS sebagai syarat mutlak sebuah posyandu tidak tersedia. Sementara anggaran 2007 yang telah disusun juga menghadapi hal yang sama dengan 2006," katanya.

Syarat lain adalah kecukupan jumlah bidan. Dari data yang tersaji dan penelusuran ke hampir sebagian besar kabupaten/kota, hanya 37 desa yang memiliki bidan. Sedangkan di sisi lain, terdapat 25 ribu bidan yang belum ditempatkan.

sumber: Media Indonesia Online, Senin, 20 november 2006

kembali ke atas

kembali ke index keluarga berencana