Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia termasuk tertinggi di kawasan Asia, yakni 307/100.000 kelahiran. Reformasi selama hampir enam tahun berjalan tidak memperbaiki persoalan perempuan Indonesia. Kasus kekerasan, perdagangan, tekanan budaya dan adat istiadat, rendahnya pendidikan, serta dominasi kaum pria dalam rumah tangga masih terjadi.

Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Pingky Saptandari dalam seminar tentang "Peran Kultural Perempuan dalam Pembangunan", di Kupang, Jumat (17/11), mengatakan, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100.000 kelahiran, termasuk tertinggi di kawasan Asia.

Provinsi penyumbang kasus kematian ibu melahirkan terbesar ialah Papua 730/100.000 kelahiran, Nusa Tenggara Barat 370/100.000 kelahiran, Maluku 340/100.000 kelahiran, dan Nusa Tenggara Timur 330/100.000 kelahiran. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari masa Orde Baru. Reformasi yang terjadi hampir enam tahun tidak mampu memperbaiki sejumlah kasus yang menimpa kaum perempuan, terutama ibu melahirkan.

Kasus kekerasan dalam keluarga, perdagangan, tekanan budaya dan adat istiadat, pendidikan rendah, dan dominasi pria dalam rumah tangga masih menimpa sebagian besar perempuan.

"Meski reformasi ini ada sejumlah provinsi membentuk Biro atau Badan Pemberdayaan Perempuan, tetapi lembaga itu tidak didukung dengan dana dan kebijakan yang berpihak kepada perempuan sehingga hanya tampak kemasan saja, isinya kosong. Pemerintah daerah tidak memiliki kesungguhan mengangkat harkat dan kebijakan perempuan secara keseluruhan terutama menekan angka kematian ibu melahirkan," kata Pingky.

Faktor sosial budaya juga menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi kesehatan dan gizi kaum perempuan. Di NTB, misalnya, masyarakat bisa membiayai naik haji dan membeli tanah tetapi tidak mampu memberi makan yang bergizi kepada ibu yang sedang hamil. Kondisi kesehatan ibu dan anak bayi sangat buruk, tetapi tidak diperhatikan karena dinilai bukan kebutuhan mendesak.

Gerakan Sayang Ibu dengan Program Siap Antar Jaga (Siaga) sejak tahun 2000 pun belum mampu memperbaiki nasib kaum perempuan. Suami masih sulit diajak berdialog dengan istri, atau kurang peduli terhadap kondisi kesehatan sang istri. (KOR)