Hal itu mengemuka dalam jumpa pers yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menjelang hari AIDS Sedunia, Selasa (30/11).

Menurut Ketua PB IDI Prof Dr dr FA Moeloek SpOG, dampak perluasan epidemi HIV/ AIDS telah dirasakan keluarga-keluarga di Indonesia. Departemen Kesehatan memperkirakan ada 95.000-130.000 penduduk yang tertular HIV.

Sejumlah remaja tertular HIV lewat penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) suntik. Sebagian dari mereka mendekam di lembaga pemasyarakatan, sebagian lagi sedang berjuang menghentikan kecanduan di panti-panti rehabilitasi, sementara sebagian lain terus menggunakan alat suntik bersama pencandu lain.

Survei pada pelajar SMU di Jakarta tahun 2002 mengindikasikan sekitar 30 persen pelajar SMU pernah menggunakan napza jenis apa pun. Dalam hal ini pemerintah, guru, serta keluarga berperan besar guna mendidik remaja untuk tidak mencoba napza.

"PB IDI memandang perlu ada undang-undang yang meningkatkan akses pencandu terhadap pengobatan dan rehabilitasi, bukan dikriminalkan seperti saat ini sehingga sulit mendapat pertolongan yang layak dan sekaligus mengurangi risiko penularan penyakit," kata Moeloek.

Akses bagi narapidana

Peningkatan kasus HIV juga terjadi pada narapidana. Komunitas ini relatif mudah dijangkau program, namun program pencegahan dan pengobatan yang ada sangat terbatas.

Agar narapidana tidak kehilangan hak untuk kesehatan, lanjut Moeloek, lembaga pemasyarakatan perlu diberi peran dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, dengan meningkatkan kemampuan staf lembaga dan menjalin kerja sama dengan institusi kesehatan serta lembaga swadaya masyarakat yang bergiat dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Moeloek mengingatkan adanya Komitmen Sentani 2004 yang isinya antara lain mempromosikan penggunaan kondom pada setiap kegiatan seksual berisiko dengan target pencapaian 50 persen pada tahun 2005, penerapan upaya pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik, pengurangan stigma dan diskriminasi pada pengidap HIV/ AIDS, mengupayakan dukungan peraturan, perundangan, dan penganggaran kegiatan penanggulangan HIV.

Sosialisasi kondom

Berkaitan dengan penggunaan kondom, kenyataan di lapangan menunjukkan penggunaan kondom pada perilaku seks berisiko masih terbatas. Hal itu berdampak pada tingginya angka kejadian infeksi menular seksual (IMS).

Survei menunjukkan, sekitar separuh wanita penjaja seks di tujuh kota Indonesia mengalami IMS. Sebagian mengidap lebih dari satu jenis IMS dan banyak yang resisten terhadap antibiotika akibat perilaku pengobatan sendiri serta terbatasnya pelayanan pengobatan IMS. Padahal, dengan pengobatan IMS yang benar, risiko HIV dapat diminimalkan.

Meski penggunaan kondom telah dikenal cukup ampuh untuk menekan penularan IMS, termasuk HIV, masih banyak pria yang enggan menggunakan kondom dalam kegiatan seks berisiko.

Moeloek berpendapat perlu ada undang-undang tentang kesehatan reproduksi, termasuk keharusan penggunaan kondom dalam kegiatan reproduksi berisiko.

Manfaat kondom perlu disosialisasikan ke pelbagai kalangan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, sebagaimana sosialisasi alat kontrasepsi untuk keluarga berencana.

Obat tertahan

Sementara itu, Ketua Harian Kelompok Studi Khusus AIDS FKUI/RSCM Prof dr Zubairi Djoerban SpPD KHOM mengungkapkan, saat ini sejumlah obat antiretroviral bantuan Global Fund, yaitu Stavudine dan Efavirenz, tertahan di pelabuhan udara Soekarno-Hatta menunggu pembebasan cukai pemerintah. (ATK)