Depan > Penyakit Menular Seksual & HIV/AIDS > Informasi

Problematikan Penanggulangan HIV/AIDS di Lapangan

Prof. Dr. Zubairi Djoerban  
MPAI, Masyarakat Peduli AIDS ndonesia

HIV/AIDS saat ini telah menjadi masalah besar di Indonesia, tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan saja, namun juga telah menimbulkan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Peningkatan pesat jumlah orang dengan HIV/AIDS (odha) sejak tahun 1999, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna narkotika, merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Saat ini, Indonesia dapat dikategorikan telah memasuki tahap lanjut dari epidemi AIDS, terbukti dengan ditemukannya kasus HIV/AIDS yang tinggi pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, yaitu pengguna narkotika dan pekerja seks komersial. Kasus HIV/AIDS juga ditemukan di masyarakat umum, yaitu pada ibu hamil dan pendonor darah.

Kecenderungan peningkatan jumlah odha dari tahun ke tahun tersebut, membutuhkan penanganan yang serius. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam rangka mencegah epidemi HIV/AIDS makin meluas. Namun, sampai saat ini masih terdapat jurang antara kebutuhan dan ketersediaan layanan pencegahan HIV/AIDS.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan HIV/AIDS di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan yang lemah. Diperlukan kepemimpinan di yang kuat, khususnya di tingkat pemerintah. Aspek kepemimpinan yang utama dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah komitmen pribadi dan tindakan nyata. Kedua, kelemahan dalam perencanaan strategik serta rendahnya kemampuan dalam pendataan hasil yang dicapai.

Rencana strategik perlu memuat parameter capaian yang harus dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Dokumen Sidang Umum PBB tahun 2001 dan deklarasi HIV/AIDS yang ditanda tangani pemerintah Indonesia seharusnya merupakan acuan rencana strategik, berarti pula kita terikat pada capaian yang harus dipenuhi pada tahun 2003 yang Ialu dan tahun 2005 sekarang ini.

Mengenai pendataan, diperlukan pendataan yang akurat, baik mengenai upaya yang dikerjakan oleh berbagai instansi pemerintah, universitas, LSM, maupun badan donor dan rincian hasilnya. Sistem surveilans HIV Indonesia juga perlu diperbaiki. Seperti kita ketahui terdapat gap yang besar antara jumlah kasus terlapor yang kurang dari 10.000 orang dibandingkan dengan estimasi, perkiraan orang yang terinfeksi HIV yang jauh diatas 100.000 orang.

Kedua, kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif dan efisien antar pihak yang melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Indonesia perlu belajar dari beberapa negara yang telah terbukti berhasil dalam upaya tatalaksana masalah HIV/AIDS, misalnya Zimbabwe, Haiti, Brazilia dan Thailand. Zimbabwe misalnya, berhasil menekan prevalensi HIV di kalangan ibu hamil dari 26% pada tahun 2003 menjadi 21% pada tahun 2004, demikian pula Burkina Faso dari 4% pada tahun 2001 menjadi kurang dari 2% pada tahun 2003, Haiti dari 9% pada tahun 1993 menjadi 3.7% di tahun 2004. Kenya menekan infeksi mv pada orang dewasa dari 10% pada akhir tahun 1990an, menjadi 7% pada tahun 2003.

Pengobatan pun masih memiliki banyak masalah walaupun saat ini di Indonesia telah tersedia obat antiretroviral (ARV) gratis. Angka ko-infeksi dengan Hepatitis C pada kelompok pegguna narkotika sangat tinggi. Tingginya angka ko-infeksi HIV dengan Hepatitis C (lebih dari 60%) dan/atau TB (lebih dari 45%) menyebabkan pemberian pengobatan menjadi lebih sulit. PDPAI, Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia yang baru saja melaksanakan pertemuan nasional, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter dokter dalam menatalaksana pasien HIV/AIDS.

Interaksi antar ARV dan obat anti TB (OAT) merupakan salah satu masalah utama dalam penatalaksanaan ko-infeksi TB/HIV. Rifampisin merupakan salah satu OAT yang dapat menimbulkan masalah interaksi obat oleh karena metabolisme obatnya dapat mempengaruhi metabolisme obat ARV seperti nevirapin dan obat golongan inhibitor protease sehingga mempengaruhi kadar obat dalam darah. Walaupun terdapat risiko hepatotoksisitas pada penggunaan bersama nevirapin dan rifampisin, namun, pengalaman penggunaan nevirapin pada odha dengan TB menunjukkan bahwa nevirapin cukup dapat ditoleransi oleh odha dan hanya sebagian kecil yang menunjukkan efek yang serius. Oleh karena itu nevirapin tetap dapat diberikan pada koinfeksi TB/HIV dengan monitor yang ketat.

Adanya koinfeksi dengan Hepatitis C semakin meningkatkan risiko timbulnya komplikasi penyakit hati, selain karena terjadi infeksi pada hati itu sendiri juga akibat interaksi pengobatan Hepatitis C dengan HIV. Ribavirin, misalnya, dapat menyebabkan anemia, sehingga dalam hal ini zidovudin sebaiknya diganti dengan stavudin. Interferon juga dapat menekan limfosit, sehingga harus benar-benar diperhatikan pemberiannya pada odha dengan melihat jumlah CD4.

Pengobatan dilakukan setiap hari dan dalam jangka panjang, sehingga kepatuhan minum obat (adherence) odha juga sering menjadi masalah yang harus dipikirkan sejak awal pengobatan. Konsumsi obat yang tidak rutin terbukti telah menyebabkan resistensi obat yang dapat menyebabkan kegagalan pengobatan.

Keterbatasan jenis ARV, belum tersedianya obat obat lini kedua, serta belum tersedianya layanan tes resistensi terhadap ARV, merupakan tantangan yang harus segera kita antisipasi.

Program pencegahan tidak dapat dipisahkan dari pengobatan. Adanya akses terhadap pengobatan telah terbukti dapat meningkatkan partisipasi dalam program pencegahan.

Oleh karena itu pada program Voluntary Counseling and Testing (VCT) harus disinggung pula mengenai akses pengobatan antiretroviral dan infeksi oportunistik. Jumlah dan kualitas layanan VCT, tempat layanan pemeriksaan untuk CD4 dan "Viral Load" di Indonesia perlu ditingkatkan.

kembali ke atas

kembali ke index pms & hiv/aids