|
Depan
> Penyakit Menular Seksual & HIV/AIDS
> Informasi
Mencari
Celah Murah Obat AIDS
SEBULAN terakhir ini, Muchlisin rajin mengonsumsi obat
anti-acquired immune deficiency syndrome (AIDS) bergenerik
Zidovudin. Obat untuk mengurangi volume human immunodeficiency
virus (HIV) di dalam darahnya itu diminum dua kali sehari,
masing-masing dua butir. Tapi, tablet yang juga berguna untuk
mempertahankan sistem kekebalan tubuh ini mulai menimbulkan
efek samping.
"Sejak pekan ketiga setelah minum obat tadi, saya jadi
pusing, mual, dan gatal-gatal," kata pria berusia 33
tahun ini. Muchlisin terpaksa menelan Zidovudin, setelah
terbukti mengidap HIV sejak 1998. Toh, Muchlisin berharap bisa
terus minum obat itu. Sebab, bila berhenti sehari saja, volume
virus meningkat lagi dan makin resisten terhadap obat-obatan.
Nahasnya lagi, selain mengidap HIV, tangan kanan Muchlisin
juga digerogoti sarkoma kaposi, sejenis kanker kulit yang
ditandai membesarnya bisul yang tak bisa sembuh. Tangan
kanannya itu memang sudah diamputasi, tapi sel-sel kanker
telanjur menyebar ke paru-paru. "Saya minum obat
retroviral agar virus kanker melemah dan tidak mengganas,"
kata Ketua Program Pelita Plus ini. Pelita Plus adalah
kelompok persahabatan orang yang hidup dengan HIV/AIDS.
Muchlisin hanya satu dari 3.000 lebih pengidap HIV/AIDS di
Indonesia. Beruntung, dia termasuk di antara 300 pengidap HIV
yang mendapat pengobatan murah. "Biayanya Rp 600.000
sebulan," kata Dokter Zubairi Djoerban, Ketua Kelompok
Studi Khusus (Pokdisus) AIDS, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (FK-UI). Pengidap yang tak masuk kelompok 300 itu,
tentu, harus merogoh kocek lebih dalam, karena harga obat yang
masih diimpor ini terbilang mahal.
Guna mengatasi mahalnya harga obat itu, dua pekan lalu
Pokdisus AIDS FK-UI menggelar pertemuan di kantornya, Rumah
Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat dari
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan,
PT Indofarma, Organisasi Kesehatan Dunia, dan sejumlah lembaga
lain hadir dalam pertemuan selama dua jam itu. Hasilnya,
mereka sepakat menunjuk Indofarma untuk memproduksi obat
generik anti-AIDS.
Selain obat impor mahal, niat memproduksi sendiri obat AIDS
juga disebabkan makin meningkatkan jumlah kasus AIDS di Tanah
Air. Sampai Desember tahun lalu, Direktorat Jenderal
Pemberantasan Penyakit Menular, Departemen Kesehatan, mencatat
3.374 kasus HIV/AIDS di Indonesia. Sebanyak 306 orang di
antara pengidap itu meninggal.
Jumlah pengidap HIV/AIDS yang tak terdata diperkirakan lebih
banyak. Lihat saja di tempat praktek Zubairi Djoerban, yang
hampir tiap hari didatangi pasien pengidap HIV/AIDS. "Setiap
bulan rata-rata saya menerima 50 pasien baru," ujar
Zubairi. Para pengidap HIV/AIDS itu kebanyakan berasal dari
kalangan ekonomi menengah-bawah. Bila harga obatnya tetap
mahal, akan kian banyak pengidap AIDS yang tak tertolong
nyawanya.
Indofarma yang ditunjuk memproduksi obat anti-AIDS itu
menyatakan kesanggupannya. "Kami memang bersedia
memproduksinya," kata Eryzal Rivai, Direktur Produksi
Indofarma. Eryzal yakin, pabriknya bisa membuat obat
anti-AIDS, karena teknologinya sudah maju dan memenuhi
persyaratan cara pembuatan obat yang baik dari BPOM.
Toh, ia tetap merasa perlu mempelajari seluk-beluk obat ini.
Karena itu, Ahad pekan ini Indofarma mengirim tim ke Thailand.
Di "negeri gajah putih" itu, mereka akan meneken
kerja sama dengan lembaga pemerintah yang mengurusi produksi
obat anti-AIDS. Bukan hanya ke Thailand, tim Indofarma juga
akan mengujungi India. Dari negara ini akan diimpor bahan baku
untuk pembuatan obat anti-AIDS. Mereka juga akan bertandang ke
sebuah perusahaan pemilik paten obat anti-AIDS ini.
Soal paten obat anti-AIDS memang harus menjadi perhatian
serius. Samsuridjal Djauzi, ahli penyakit AIDS FK-UI,
mengingatkan bahwa Indonesia bakal menghadapi persoalan paten
dalam perdagangan bebas. Pertemuan informal anggota Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) di Sydney, Australia, akhir tahun lalu,
menegaskan bahwa ekspor obat generik tetap dilarang. Ini
terkait dengan hak intelektual. "Negara yang memerlukan
obat HIV/AIDS, tapi tak mampu mengakses obat paten, harus bisa
memproduksi obat generik sendiri," katanya.
Bila kesepakatan WTO yang terkait dengan hak cipta diterapkan
pada 2005, kelangsungan konsumsi obat anti-AIDS murah bisa
terancam. Sebab, India dan barangkali Indonesia dilarang
menciptakan obat generik yang mengacu pada pemegang hak paten.
Beberapa celah aturan itu coba dimanfaatkan. Misalnya, masa
berlakunya paten Zidovudin (AZT) akan habis. Pokdisus pun
mencoba menjajaki pendekatan pada Brasil. Di Brasil, pembuatan
obat generik anti-AIDS dilakukan lembaga riset. Dalam klausul
WTO, pembuatan AIDS diperbolehkan untuk keperluan riset. Nah,
Pokdisus sebagai lembaga riset bisa menirunya. Indofarma
menjadi bagian kegiatan riset Pokdisus.
Sementara jalan keluar mengatasi masalah paten sedang dicari,
Indofarma sudah berancang-ancang berproduksi. Setiap tahun
akan dibuat 1,5 juta butir obat anti-AIDS. Jumlah ini
berdasarkan asumsi jumlah pengidap HIV/AIDS di Indonesia tahun
ini 2.000 orang. Setiap pengidap HIV/AIDS membutuhkan obat ini
60 tablet sebulan. "Sekitar itulah yang akan kami
produksi," kata Eryzal kepada Sujud Dwi Pratisto dari
Gatra.
Indofarma memang bukan pemain baru dalam perdagangan obat
anti-AIDS. Selama ini, perusahaan itu adalah importir produk
obat anti-AIDS, khususnya obat antijamur fluconazol asal
Thailand. Obat ini dipakai pengidap AIDS yang juga terjangkit
kandidiasis, penyakit yang disebabkan jamur candida. Indofarma
juga diberi izin oleh BPOM untuk mengimpor sembilan obat
retroviral, seperti Zidovudin, Navirapin, Lamivudin, dan
beberapa obat kombinasi.
"Obat itu hanya didatangkan berdasarkan permintaan dokter
yang bertanggung jawab," ujar Linda Sitanggang, Direktur
Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM. Sebenarnya BPOM
membuka pintu bagi produsen farmasi lainnya untuk memproduksi
obat anti-AIDS. Cuma, baru Indofarma yang tertarik.
[Aries Kelana, Kholis Bahtiar Bakri, dan Dudun Parwanto]
Sumber:
GATRA, Nomor 13 Beredar Senin 10 Februari 2003
kembali
ke atas
kembali
ke index pms & hiv/aids |