|
Depan
> Penyakit Menular Seksual & HIV/AIDS
> Informasi
Rapat KPA
Lahirkan 'Kesepakatan Sentani' untuk Membendung Penyebaran
HIV/AIDS
Rapat Koordinasi Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) dengan enam gubernur provinsi
prioritas dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS di Indonesia
melahirkan 'Kesepakatan Sentani'. Kesepakatan itu akan
dijadikan landasan gerakan nasional untuk membendung
penyebaran virus mematikan itu di Indonesia, khususnya enam
provinsi prioritas.
Demikian hasil rapat koordinasi
KPA, kemarin di Sentani, Jayapura, Papua. Pada acara yang
dibuka dan ditutup Menko Kesra Jusuf Kalla itu hadir wakil
dari enam provinsi, Menkes Achmad Sujudi, Menag Said Agil
Husin Al Munawar, Mensos Bachtiar Chamsah, Ketua Komisi VII
DPR RI Sanusi Tambunan, Gubernur Papua JP Solossa, dan Wakil
Gubernur Bali I GN Alit Kesuma Kelakan, serta sejumlah pejabat
pemerintah pusat/daerah, dan LSM setempat.
Menurut Jusuf Kalla, bila
Indonesia tidak mau seperti masyarakat Uganda dan Afrika
Selatan dalam hal penularan HIV/AIDS (Human Immunodefiecency
Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome),
tiap daerah harus lebih meningkatkan penanggulangan penyebaran
virus mematikan itu. Kita harus berbuat lebih baik dari
yang dibuat Uganda dan Afrika
Selatan, bila tidak mau seperti mereka,'' tegas Menko Kesra,
Minggu malam (18/1).
Pada rapat koordinasi yang
berlangsung 18-19 Januari itu, Jusuf Kalla juga mempertanyakan
apakah implementasi dari kebijakan dan program KPA sudah
berlangsung baik sampai ke tingkat daerah-daerah, terutama di
enam wilayah provinsi prioritas yang keadaan penyebaran
HIV/AIDS-nya sudah mengkhawatirkan.
Sementara itu, rapat koordinasi
KPA yang berakhir kemarin petang menetapkan 'Kesepakatan
Sentani' sebagai landasan program Gerakan Nasional 2004-2005.
Gerakan nasional tersebut untuk membendung tingkat penyebaran
epidemi HIV/AIDS yang kini masih terkonsentrasi di enam
provinsi, yaitu Papua, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali,
Riau agar tidak menyebar ke populasi umum.
Komitmen Sentani itu terdiri
dari tujuh pasal, antara lain tentang kesepakatan untuk
mempromosikan penggunaan kondom pada setiap aktivitas seksual
berisiko dengan target pencapaian 50% pada 2005. Selain itu
ada pasal-pasal tentang upaya pengurangan dampak buruk
penggunaan narkoba suntik, dan pengobatan HIV/AIDS, termasuk
penggunaan ARV kepada minimum 5.000 ODHA (orang dengan
HIV/AIDS) pada tahun ini. Juga pasal tentang upaya pengurangan
stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, sebagai taruhan untuk
menyelamatkan bangsa Indonesia dari keadaan yang lebih buruk
lagi.
Menkes Achmad Sujudi
menjelaskan, sampai Desember 2003 di Indonesia tercatat ada
1.371 penderita AIDS dan 2.720 pengidap HIV. Estimasi ODHA-nya
pada 2002 mencapai 90.000-130.000 orang. Dan epidemi virus ini
lebih terkonsentrasi di enam provinisi, yaitu Papua menduduki
persentase tertinggi, menyusul DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat
dan Jawa Timur, berikut Bali.
Terintegrasi
Pada kesempatan yang sama,
Mensos Bachtiar Chamsah mengatakan, penanggulangan HIV/AIDS
harus terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun berbagai
instansi/sektor di daerah. Untuk itu, Mensos berharap agar
dana dekonsentrasi yang ada di daerah dapat dialokasikan bagi
upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS.
Sedangkan Menteri Agama Said
Agil menyodorkan program dengan pendekatan kurikulum di setiap
tingkatan pendidikan. Menag juga mengatakan pentingnya peran
tokoh agama dalam mendorong gaya hidup sehat beragama di
tengah-tengah masyarakat luas.
Menurut Ketua Harian KPA Daerah
Papua Constan Karma, saat ini kasus HIV/AIDS di Papua Nugini
enam kali lebih tinggi dari Papua. ''Maka dikhawatirkan Papua
dalam waktu dekat akan sama seperti Uganda,'' katanya.
Menurut Constan, titik
kulminasi dari grafik yang menunjukkan gerak pertumbuhan
HIV/AIDS di Papua diperkirakan baru terjadi empat tahun lagi,
sedangkan proses penyebarannya jauh lebih cepat dari efek
penanggulangannya.
Rapat koordinasi KPA dengan
enam gubernur provinsi prioritas penanggulangan HIV/AIDS di
Indonesia yang dilaksanakan dua hari itu ditutup Menko Kesra
kemarin petang. Menurut rencana, rapat evaluasi Kesepakatan
Sentani untuk pertama kalinya akan dilaksanakan dalam rapat
yang sama di Riau tiga bulan mendatang. (MY/V-4)
sumber:
Media Indonesia Selasa, 20 Januari 2004
kembali
ke atas
kembali
ke index pms & hiv/aids |
