|
Depan
> Penyakit Menular Seksual & HIV/AIDS
> Informasi
Memadukan Pelayanan
Keluarga Berencana (KB) dengan Pelayanan Penyakit Menular
Seksual (PMS)
Oleh: dr. Siti Nurul
Qomariyah
Meningkatnya
angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia telah ditanggapi oleh
berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dengan berbagai
macam program maupun kegiatan. Berbagai
informasi untuk masyarakat baik mengenai PMS secara umum
maupun mengenai HIV/AIDS telah disebarkan melalui media cetak,
televisi, radio dan sebagainya. Hal ini tentunya akan
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai PMS dan HIV/AIDS
yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kebutuhan
masyarakat atas tersedianya sarana pelayanan yang memadai
untuk penanganan masalah PMS dan HIV/AIDS.
Bagaimanakah
keadaan pelayanan kesehatan kita? Sudahkah tersedia pelayanan
PMS/HIV/AIDS yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat?
Siapkah mereka (baik swasta maupun pemerintah) menjawab
tantangan yang timbul dari masyarakat tersebut? Mampukah
petugas kesehatan kita menangani kasus-kasus PMS dengan benar?
Selama ini
pelayanan untuk PMS di Indonesia, umumnya hanya tersedia di
poliklinik penyakit kulit dan kelamin di rumah sakit, baik
swasta maupun pemerintah. Itupun umumnya hanya didatangi oleh
pasien laki-laki yang telah merasakan gejala PMS tertentu (kencing
nanah, misalnya). Bagaimana dengan ibu-ibu, istri dari
laki-laki tersebut yang mungkin juga menderita PMS namun tidak
mempunyai gejala yang jelas dan anak-anaknya yang mungkin juga
tertular? Di mana mereka berobat? Bagaimana cara menjangkau
mereka?
Berdasarkan
laporan bulanan Departemen Kesehatan (Depkes), sampai bulan
Juli 1999, dari 918 kasus HIV/AIDS di Indonesia didapatkan
36,1-nya adalah perempuan (Depkes-Ditjen P2MPLP, Agustus
1999). Angka kejadian beberapa macam PMS pada kaum perempuan
juga cukup tinggi. Studi di Kalimantan Selatan terhadap klien
kebidanan dan kandungan mendapatkan angka prevalensi gonore
4,3% dan klamidia 7,7% (Cohen dan Zazri, 1997).
Sebelum
meningkat ke upaya penanganan HIV/AIDS, upaya untuk menangani
PMS secara umum perlu diperhatikan, terutama untuk ibu-ibu
yang selama ini tidak punya akses ke pelayanan kesehatan untuk
PMS karena adanya stigma tertentu yang membuat ibu-ibu segan
mendatangi klinik penyakit kulit dan kelamin. Beberapa PMS
tertentu (gonore dan klamidia) tidak menunjukkan gejala yang
jelas jika terjadi pada kaum perempuan (asimptomatis) sehingga
lebih sulit untuk dideteksi. Selain itu, akibat yang bisa
ditimbulkan oleh adanya PMS pada kaum perempuan cukup berat,
misalnya: penyakit radang panggul, kemandulan, dan jika ibu
hamil bisa menular kepada bayi yang dilahirkannya (Fortney,
1995:6). Ditambah lagi, kaum perempuan lebih mudah tertular
PMS dari pada kaum pria (Fox et al., 1996).
Berbagai studi
untuk mendapatkan angka kejadian PMS telah banyak dilakukan
dan berbagai angka kejadian PMS yang bervariasi juga telah
didapatkan. Yang belum banyak dilakukan adalah upaya untuk
menyediakan tempat pelayanan skrining PMS yang tidak hanya
menjangkau kaum laki-laki tetapi juga (dan yang terutama) kaum
perempuan.
Jika kita ingin
menjangkau kaum ibu untuk melakukan skrining PMS dan HIV/AIDS,
tempat-tempat pelayanan KB yang telah ada selama ini merupakan
tempat yang perlu dipertimbangkan. Semua kecamatan di
Indonesia telah memiliki Puskesmas, yang bera8rti di semua
kecamatan di Indonesia telah tersedia pelayanan KB.
Selama ini
fasilitas pelayanan KB di Indonesia hanya memberikan pelayanan
KB saja, padahal ada banyak kesempatan bagi petugas kesehatan
di fasilitas tersebut untuk melakukan skrining PMS. Misalnya
dari keluhan keputihan yang diajukan klien, petugas dapat
mengajukan berbagai pertanyaan untuk menemukan kemungkinan
adanya PMS, atau memberikan penyuluhan mengenai PMS. Petugas
kesehatan biasanya menganggap masalah keputihan sebagai
keadaan normal. Sebuah studi mengenai pandangan perempuan
tentang Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) di Jakarta
menyebutkan adanya keluhan bahwa jika mereka menanyakan
mengenai keputihan yang dialaminya, petugas biasanya menjawab
"tidak apa-apa" (Hull et. al., 1996).
Sebuah studi di
Jakarta Utara, baru-baru ini mencoba memadukan pelayanan
skrining PMS dalam pelayanan KB (Iskandar et al, 1998). Studi
yang dilakukan di dua poliklinik KB ini (satu di puskesmas dan
satu di rumah sakit) mendapatkan angka kejadian PMS (N=486)
yang cukup tinggi (14,4%). Hal ini perlu mendapat perhatian
serius jika diingat bahwa ibu-ibu ini adalah ibu rumah tangga
biasa. Temuan awal studi ini juga mendapatkan bahwa kemampuan
petugas kesehatan dalam menatalaksana PMS (mendeteksi, membuat
diagnosis, memberikan pengobatan, rujukan pasangan hingga
konseling) masih perlu ditingkatkan. Demikian pula dalam
perilaku kontrol infeksi. Secara umum studi ini menyimpulkan
bahwa upaya untuk memadukan pelayanan KB dengan skrining PMS
mungkin dilakukan, namun diperlukan waktu yang cukup untuk
mewujudkannya terutama untuk merubah perilaku petugas
kesehatan.
Hasil studi ini
perlu ditindaklanjuti dengan usaha untuk mewujudkan
penerapannya, dan yang pertama harus diupayakan adalah adanya
kebijakan dari pemerintah (Depkes) untuk memadukan kedua
pelayanan ini. Sebelumnya, tentunya diperlukan perhitungan
yang lebih cermat lagi, mengenai biaya misalnya. Bersamaan
dengan itu, perlu dilakukan kampanye/pemasyarakatan program
ini pada masyarakat luas sehingga mereka tahu adanya sarana
pelayanan kesehatan ini.
Daftar Pustaka
Cohen, S. &
A. Zazri. "RTI/STD Among Women of Reproductive Age
Attending Outpatient Clinic in Three Hospitals in South
Kalimantan, Indonesia." Laporan Penelitian
dipresentasikan dalam Seminar Improved Reproductive Health
(RH): International Shared Experienced, Bogor-Jawa Barat,
4-5 December 1997.
Depkes RI-Ditjen
P2MPLP. Laporan Bulanan HIV/AIDS sampai dengan Akhir Bulan
Juni 1999. Jakarta: Depkes RI, Ditjen P2MPLP, Juni 1999.
Fortney,
Judith. "Reproductive Morbidity: A Conceptual
Framework". Family Health International Working Papers
No. WP95-02, September 1995.
Fox, Laurie J.,
N. E. Williamson, W. cates, and G. Dallabeta. "Improving
RH: Integrating STD and Contraceptive Services." Dalam JAMWA
1995;50 (3&4): 129-135.
Hull, Valerie,
Ninuk W. dan T. Fetters. "No Problem: RTI in
Indonesia." Dalam P. Rice dan L. Masterson (eds). Maternity
and RH in Asian Societies. Australia: Gordon and Breach
Science Publisher (Herwood Academic Publisher), 1996
Iskandar, Meiwita Budiharsana.,
J. Patten, S. N. Qomariyah, et. al., Improved RH and STD
Services for Women Presenting to FP Services in North Jakarta.
Jakarta: Population Council, 1998.
Artikel yang berhubungan:
kembali
ke atas
kembali
ke index pms & hiv/aids |
